Penangkapan Tersangka Pencabulan Anak Kiai di Jombang, Kajati Jatim: Semua Warga Negara Sama di Mata Hukum

Dikatakan Mia, pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan.

Namun sebelum masuk ke tahap pembuktian di persidangan, ada tahapan proses yang harus dilalui.

Baca Juga: Lahir di Kampung Pasar Turi, Legenda Pop Bob Tutupoly Ternyata Pendukung Persebaya Surabaya

Salah satunya, penyerahan tersangka dan alat bukti dari penyidik kepada penuntut umum yang dalam kasus yang melibatkan tersangka MSA tersebut belum dapat dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan penyidik.

Bahkan melarikan diri dalam proses penangkapan.

“Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah ditegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Prinsip equality before the law tersebut merupakan norma yang melindungi hak asasi warga negara untuk melawan diskriminasi dan kesewenang-wenangan penguasa,” jelas Mia.

Baca Juga: Presiden Joko Widodo Pimpin Upacara Hari Bhayangkara ke 76 Secara virtual dari Akpol, Kapolda Jatim Virtual

Oleh karena Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka hukum harus berlaku bagi setiap orang, bukan sebagian orang.

Hukum ditempatkan dalam posisi tertinggi dimana kekuasaan pun harus tunduk pada hukum.

Prinsip equality before the law merupakan manifestasi dari negara hukum (Rechstaat), sehingga harus ada perlakuan yang sama bagi setiap orang di depan hukum (gelijkheid van ieder voor de wet).