Network
ZONA SURABAYA RAYA - Menjelang Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pentingnya netralitas TNI-Polri dan ASN.
Dalam kunjungannya ke area proyek pembangunan Jalan Tol IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu, 1 November 2023, Presiden Jokowi meminta agar seluruh aparat TNI-Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di semua tingkatan pemerintahan menjaga netralitas mereka.
"Saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan pemerintah pusat, semuanya harus menjaga netralitas," kata Jokowi seperti yang dilaporkan oleh Setkab.go.id, pada Kamis, 2 November 2023.
Baca Juga: MKMK Bisa Batalkan Putusan MK Syarat Usia Capres-Cawapres, Jimly Assiddiqie: Yakinkan Kami!
"ASN diharapkan tetap netral, begitu juga dengan TNI dan Polri," tegasnya sekali lagi.
Selain itu, Presiden juga mengomentari pemindahan atribut-atribut partai saat kunjungannya ke Bali.
Jokowi mengimbau pemerintah daerah untuk berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Tujuannya adalah untuk menghindari miskomunikasi yang dapat berdampak negatif pada situasi politik.
Baca Juga: KPU Panen Gugatan Usai Terima Pendaftaran Prabowo-Gibran, Giliran Mahasiswa Menuntut Rp100 Miliar
Sikap Jokowi Soal Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres
Sementara itu, Presiden Joko Widodo enggan memberikan komentar mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengenai batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Terutama, putusan ini relevan terhadap anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang sedang maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
Terkait hal ini, Presiden Jokowi menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk berkomentar tentang putusan MK terkait batas usia capres dan cawapres.
Jokowi menegaskan bahwa ini adalah ranah Mahkamah Konstitusi dan mengundang semua pihak untuk langsung bertanya kepada MK.
"Mengenai putusan MK silakan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi jangan saya yang berkomentar," ujar Jokowi, Senin, 16 Oktober 2023, dikutip dari garut.pikiran-rakyat.com.
Baca Juga: Menggelegar! Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie: Ada Potensi Sembilan Hakim MK Melanggar Kode Etik!
Hasil Survei: Publik tidak Percaya Jokowi Cawe-Cawe
Hasil survei dari Polling Institute mengungkapkan bahwa 59,3 persen responden menganggap Presiden Joko Widodo tidak ikut campur dalam putusan MK.
"Publik juga menilai keputusan MK merupakan proses hukum yang lumrah," tutur peneliti Polling Institute Kennedy Muslim dalam paparan hasil survei bertajuk 'Peta Persaingan Elektoral Capres-Cawapres dan Parpol Pasca Penutupan Pendaftaran KPU' dikutip dari ANTARA, Rabu, 1 November 2023.
Namun, ada 26,5 persen responden yang merasa bahwa Jokowi telah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, sementara 14,2 persen lainnya tidak memberikan tanggapan.
Survei ini dilakukan oleh Polling Institute pada tanggal 25-28 Oktober 2023 dan melibatkan 1.207 responden. Penelitian ini dilaksanakan melalui panggilan telepon dengan tingkat kepercayaan yang mencapai 95 persen.
Kesimpulan
Dalam rangka pemilu yang akan datang, penting bagi semua pihak, terutama aparat pemerintah, untuk menjaga netralitas dan menghormati proses hukum yang berlaku. Kepentingan negara dan demokrasi harus selalu menjadi prioritas utama.
Kesadaran akan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sangat penting dalam memastikan pemilu yang fair dan transparan. ***
Simak berita menarik lainnya seputar Pemilihan Umum tahun depan di [ Pilpres 2024 ].
