Network
ZONA SURABAYA RAYA - Mengenai kesiapan sekolah tatap muka atau pembelajaran tatap muka (PTM) di Kota Surabaya, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, A.H Thony meminta Pemerintah Kota Surabaya untuk segera memperbaharui sistem, seperti kekosongan jabatan di sekolah negeri.
"Seperti kekosongan kepala sekolah," katan A.H Thony, pada Kamis, 2 September 2021.
Thony menjelaskan, bahwa di Kota Surabaya ada kekosongan kepala sekolah di sekitar tujuh puluh SD Negri dan dua belas SMP Negri, dan saat ini diisi oleh seorang Plt (Pelaksana Tugas, red).
Baca Juga: Sekolah Tatap Muka, SMP Negeri dan Swasta Sudah Siap, DPRD Surabaya Beri Catatan
"Mending Dinas fokus itu dulu," tegasnya.
Menurut Thony, Dinas Pendidikan seharusnya mengevaluasi, apakah benar ketika ditangani Plt sekolah menjadi lebih baik.
"Semakin banyak Plt, berarti ada kesan bahwa sistem rekrutmen dari guru menjadi kepala sekolah tidak berjalan. Itu juga menunjukkan bahwa penataan sistem pendidikan di sekolah tidak berjalan baik," jelasnya.
Baca Juga: Surat Izin Sekolah Tatap Muka di Surabaya Wajib Dikumpulkan Sabtu 4 September
Harapannya, kepala sekolah yang kosong agar diisi dan dilengkapi dulu, dan jangan sampai nanti Plt tanda tangan ijasah seperti yang lalu.
"Plt kan tidak punya kewenangan untuk menandatangai ijasah, karena ini adalah akte otentik dan riil yang harus dipertanggung jawabkan keabsahannya," ungkapnya.
Thony menganggap, apabila tanda tangan Kepala Sekolah dilakukan oleh Plt berarti adalah kebohongan atau penipuan.
Baca Juga: Eri Cahyadi Jamin Sekolah Tatap Muka di Surabaya Tak Ada Kluster Sekolah, SD-SMP Bisa Buka Pekan Depan
"Ini pembohongan atau penipuan dan bisa menjadi bom waktu apabila ada puluhan ribu siswa yang dipertanyakan keabsahan ijasahnya. Daripada 'Nggege Mongso' (merasa sudah waktunya, red) kemudian minta pembelajaran tatap muka hanya gara-gara anak jenuh, tetapi tidak ada kesiapan sekolah maupun vaksinasi untuk siswa," terangnya.
Sementara itu, terkait surat edaran, Thony menilai, situasional yang memberikan opsi kepada daerah-daerah yang sudah siap.
"Khusus di Surabaya, kami melihat banyak warga kota usia setingkat SMA belum tevaksin. Sekolah-sekolah atau dinas pendidikan mestinya bekerjasama yang bagus dengan dinas kesehatan provinsi dan kota terkait bagaimana agar siswa SMA, SMP dan SD bisa divaksin dengan cepat," ungkap Thony.
Baca Juga: Baru 6,4 Persen Wali Murid Setuju Sekolah Tatap Muka Tingkat SMP
"Jangan sampai mereka itu ditelantarkan atau ditinggalkan seperti sekarang ini. Saya melihat banyak siswa yang kemana-mana mencari tempat vaksin khusus untuk anak, datang disuatu tempat tapi kemudian tapi ditolak,"imbuhnya.
Selain itu, Thony mengatakan, daripada pembahasan PTM, dia meminta, lebih baik dinas pendidikan Surabaya fokus kepada hal-hal lain terkait kebutuhan siswa ketika nanti akan dilakukan PTM yang sebenarnya dengan kondisi yang lebih siap.
Untuk prokesnya, sekolah sudah harus menyiapkan bagaimana cuci tangannya, handsanitizernya dan lainnya, serta mengatasi tempat-tempat yang kemarin dijadikan Rumah Sehat untuk Isolasi Mandiri warga.***
