Network
ZONA SURABAYA RAYA - Pelaksanaan sekolah tatap muka atau pembelajaran tatap muka (PTM) tingkat SMP di Kota Surabaya, akan segera dimulai, pada Senin, 6 September 2021 besok.
Menjelang sekolah tatap muka, SMP Negeri dan Swasta juga telah mempersiapkan diri, baik melalui sarana dan prasaran, hingga memastikan semua warga di lingkungan sekolah ikut menjaga protokol kesehatan.
Seperti di SMP Negeri 6 Kota Surabaya, seluruh sarana prasana di lingkungan sekolah sudah dipersiapkan. Bahkan, untuk pembelajaran secara daring, tiap kelas telah memiliki platform masing-masing.
Baca Juga: Surat Izin Sekolah Tatap Muka di Surabaya Wajib Dikumpulkan Sabtu 4 September
"Jadi kami menyediakan platform disetiap kelas yang langsung menghubungkan siswa dengan materi sekolah. Jadi para siswa bisa langsung terhubung, mulai dari absensi hingga pekerjaan rumah," terang Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kota Surabaya, A Syaroni, pada Rabu, 1 Sepetember 2021.
Senada dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 6, Kepala Sekolah Giki 2 Kota Surabaya, Ida Christiana mengungkapkan, sekolahnya juga mengantisipasi paparan Covid-19 dengan membentuk Satgas Covid-19 yang terdiri dari para siswa.
"Kami membentuk Satgas Covid-19 yang terdiri dari para siswa yang tergabung OSIS, jadi mereka bertugas membantu sekolah untuk melakukan tracing dengan memberikan formulir yang wajib di isi oleh setiap siswa," terang Ida Christiana.
Baca Juga: Eri Cahyadi Jamin Sekolah Tatap Muka di Surabaya Tak Ada Kluster Sekolah, SD-SMP Bisa Buka Pekan Depan
Sementara itu, seluruh jajaran Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, langsung turun ke sekolah-sekolah untuk memastikan persiapan PTM, dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak), yakni di SMP Negeri 6 Surabaya dan SMP GIKI 2 Kota Surabaya.
“Ketika sidak itu saya sempat ikut gabung dalam zoom bertemu siswa saat daring. Saya merasakan bagaimana para siswa ini rindu sekali ingin sekolah. Hampir dua tahun mereka tidak sekolah secara tatap muka. Jadi wajar jika mereka ingin sekali PTM segera digelar,” ujar Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah.
Saat sidak itu, Khusnul mendapatkan catatan apa yang harus dilakukan sebelum PTM dimulai. Diantaranya adalah sekolah harus melakukan uji coba sebelum PTM yang rencananya akan diselenggarakan pada 6 September 2021 besok.
Baca Juga: Baru 6,4 Persen Wali Murid Setuju Sekolah Tatap Muka Tingkat SMP
“Uji coba ini sangat penting. Dengan uji coba akan diketahui mana yang harus diperbaiki. Selain itu juga akan diketahui pula kesiapan para tenaga pendidik, sarana dan prasarana yang kurang. Jika ada kekurangan masih ada waktu untuk diperbaiki,” ungkapnya.
Yang perlu diperhatikan pula, kata Khusnul, adalah soal vaksinasi. Semua tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah harus sudah divaksin. Begitu pula dengan para siswanya, berapa yang sudah divaksin. Sekolah harus mengetahuinya.
Selain itu, sekolah-sekolah harus dilakukan asesmen ulang oleh dinas pendidikan. Tujuannya untuk memastikan infrastruktur atau sarana dan prasarana protokol kesehatan (prokes) sudah siap atau belum. Meski sebelumnya pada Desember 2020 lalu sudah dilakukan asesmen, harus tetap dilakukan asesmen lagi.
Baca Juga: Sekolah Tatap Muka SD di Surabaya Terpaksa Ditunda
Catatan berikutnya dari politisi PDI Perjuangan ini yang harus dipikirkan adalah saat antar dan jemput siswa. Dalam SOP (standar operasional prosedur), siswa harus dijemput orang tua secara tepat waktu. Tujuannya agar tidak terjadi kerumuman setelah PTM usai.
“Namun yang perlu dipikirkan adalah, bagaimana dengan siswa yang kedua orang tuanya bekerja. Tentu mereka tidak bisa menjemput. Mungkin saat berangkat sekolah bisa karena berbarengan dengan berangkat kerja. Tapi saat pulang kan tidak bisa karena mereka masih bekerja,” katanya.
Oleh karena itu, lanjut Khusnul, jangan sampai PTM ini terkesan hanya untuk siswa yang berasal dari kalangan orang mampu. Karena orang tuanya bisa menjemput anaknya, atau dijemput oleh sopirnya secara tepat waktu.
Baca Juga: Jelang Pembelajaran Tatap Muka Sekolah Kota Surabaya, Dispendik: SD Hanya Untuk Kelas 6 Saja
Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini meminta dinas pendidikan untuk mengkaji soal SOP ini. Seperti apakah boleh siswa dijemput dengan ojek online, atau siswa berangkat dan pulang dengan naik sepeda karena memang rumahnya dekat.
“Masalah ini harus dikaji. Jangan sampai kemudian saat PTM dilakukan, muncul dipermukaan kesan bahwa PTM yang bisa diikuti oleh siswa yang memiliki fasilitas lengkap. Bagaimana yang kedua orangnya bekerja, paginya bisa mengantar tapi pulangnya tidak bisa menjemput. Itu juga harus dipikirkan,” tandasnya.***
