Network
ZONA SURABAYA RAYA - Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Tjutjuk Supariono meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk membahas skema pembelajan tatap muka (PTM) dengan melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan pakar epidemologi.
Tjutjuk berharap, Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya melibatkan IDI dan pakar epideminolog secara penuh dalam penentuan skema proses PTM.
"Dispendik harus bekerjasama dengan epidemolog atau IDI tentang perlu atau tidak menyiapkan SOP prasyarat yang benar-benar keadaan ini cocok dan aman untuk PTM," ungkap Tjutjuk saat dihubungi melalui sambungan seluler, pada Jumat, 27 Agustus 2021.
Baca Juga: Tak Wajib Beli Seragam Sekolah, Dispendik Surabaya: Pembelajaran Virtual Sebaiknya Pakai Atribut Sekolah
"Jadi supaya kita yang orang tua wali murid melepas anak atau siswa untuk mengikuti PTM itu tenang," imbuhnya
Tjutjuk menyebut, meskipun Kota Surabaya sudah turun menjadi level 3, artinya masih memerlukan pertimbangkan dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi di masing-masing sekolah.
"Di situ juga bisa ditentukan standar kelasnya bagaimana. Kalau sekolah yang selama ini kita (Komisi D, red) kunjungi kemarin itu memang sudah bagus untuk proses PTM. Cuma kembali lagi dengan kondisi yang saat ini terjadi," tuturnya.
Baca Juga: Vaksinasi Pelajar di Islamic Center Ricuh, Kepala Dinas Pendidikan Minta Maaf
Sebelumnya, Pemkot Surabaya berencana akan melakukan pertemuan dengan pakar epidemologi untuk meminta saran dan pertimbangan terkait PTM, apakah sudah bisa dijalankan atau tidak.
"Harapan kita jika nanti bisa dilakukan, berapa persen yang bisa dilakukan? Kita minta masukan dari para pakar nanti," terang Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, pada Rabu 26 Agustus 2021 kemarin.
Apabila PTM bisa dibuka, Pemkot Surabaya juga meminta saran perihal skema penanganan bagi semua jenjang sekolah yang di bawah naungan Pemkot Surabaya.
Baca Juga: Pakar Epidemiologi Unair: Buka Sekolah Tatap Muka, Angka Positif Harus Kurang Dari Lima Persen
"Kalau SMP saya kira lebih muda, tetapi untuk SD ini yang agak susah, nanti yang mengantar siapa dan lain sebagainya. Ini yang harus kita pikirkan secara panjang," terangnya.
Eri juga menyebutkan, syarat dan ketentuan sekolah tatap muka bisa dilaksanakan salah satunya penerapan vaksin bagi siswa dan guru.
"Ini yang juga akan kita bahas. Kalau untuk guru semua sudah tervaksin namun untuk peserta didik ini ada yang belum karena memang batasan umur dalam vaksinasi," jelasnya.***
