Network
ZONA SURABAYA RAYA - Demi mencegah perkawinan dini yang berdampak pada stunting serta kematian ibu dan anak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) yang memperkuat kerja sama antara Pemerintah Kota Surabaya, Pengadilan Agama Surabaya, dan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.
Penandatanganan ini bertujuan untuk mengurangi pernikahan anak di bawah umur di Kota Pahlawan.
"Salah satu faktor tertinggi yang berkontribusi pada stunting dan kematian ibu dan anak adalah pernikahan dini," tutur Wali Kota Eri dikutip dari laman resmi Pemkot Surabaya, Sabtu, 23 September 2023.
"Oleh karena itu, kami berdiskusi dengan Pengadilan Agama dan Kementerian Agama karena ini merupakan tujuan negara untuk mengurangi masalah ini," sambungnya.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Bebaskan Denda Ijin Pemakaian Tanah dari Tahun 2013 - 2023, Nekat atau Bijak?
Dengan MoU ini, Wali Kota Eri optimistis bahwa pada tahun 2024, mereka dapat mencapai "zero pernikahan dini."
Langkah awal akan diambil di tingkat kelurahan dengan tidak memberikan surat keterangan belum menikah (N1) kepada pasangan yang belum mencapai usia ideal untuk menikah.
Kewajiban mantan suami kepada mantan istri dan anaknya
Selain itu, MoU ini juga mengatur kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada anaknya, bahkan jika mereka telah berpisah dari istrinya.
