Network
ZONA SURABAYA RAYA - Dewan Pendidikan Kota Surabaya memberikan catatan penting pada Pemerintah Kota Surabaya, soal pelibatan UMKM untuk membuat seragam sekolah.
Dewan Pendidikan Surabaya, Juli Poernomo Selamet mengatakan, sebelumnya sudah didiskusikan bersama dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi beserta pihak terkait, yang tujuannya agar tidak ada kesenjangan sosial.
“Jadi antara Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR dengan masyarakat yang mampu disamakan semua. Mudah mudahan akan secepatnya mulai dari seragam sekolah, sepatu, dan topi,” ujar Juli Poernomo, Selasa, 7 September 2021.
Baca Juga: Ajak UMKM, Eri Cahyadi Bakal Samakan Semua Seragam Sekolah di Kota Surabaya
Nantinya, Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan verifikasi kepada siswa yang berasal dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) demi pemutakhiran data di tingkat sekolah.
“Karena sudah mempunyai gagasan yang komitmen terhadap anak anak sekolah ini. Supaya tidak terjadi kesenjangan antara yang mempunyai uang dan tidak. Ini nantinya akan ada verifikasi,” terangnya.
“Program bukan program sekarnag tapi program nanti kedepan. Jadi yang saat ini masih evaluasi. Semoga akan terlaksana,” lanjutnya.
Baca Juga: Pastikan Tak Ada Penjualan Seragam di Koperasi Sekolah, Eri Cahyadi: Disuruh Beli, Wali Murid Wajib Lapor
Juli mengatakan, apabila hal ini adalah kepentingan untuk para siswa di Kota Surabaya, dia mengaku tak masalah.
Menurutnya, hal ini adalah salah satu bentuk komintmen Pemerintah Kota Surabaya kepada anak bangsa.
Selain itu, Juli melihat, bahwa ini adalah komitmen pada pengelolaan anggarannya bersama pihak terkait, demi kepentingan siswa dan orang tua.
Baca Juga: Eri Cahyadi Janji Pastikan Siswa MBR Tak Dibebani Biaya Tagihan Seragam Sekolah
“Selama program pemerintah bagus, untuk meningkatkan semangat mutu pendidikan yang lebih bagus tidak ada masalah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan, program tersebut adalah bentuk bahu membahu gotong royong di era pandemi.
Sehingga, kedepan bisa menjadi skala prioritas, yang sebelumnya itu dibebankan kepada masyarakat.
Baca Juga: Tak Wajib Beli Seragam Sekolah, Dispendik Surabaya: Pembelajaran Virtual Sebaiknya Pakai Atribut Sekolah
“Tapi kalau memang tidak dibebankan kepada masyarakat artinya dibebaskan. Perlu dingat banyak MBR yang tidak semuanya masuk dijalur affirmasi karena ada pembatasan kuota. Affirmasi itu 30 persen, nah di surabaya masih banyak. Kedapan pak wali mempunyai rencana dan diapresiasi kalau betul betul dilaksanakan ini untuk kepentingan murid sekolah,” jelasnya.***
