ZONA SURABAYA RAYA- Permohonan pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjadi polemik, setelah hakim Itong Isnaeni Hidayat tertangkap KPK karena dugaan penerimaan suap.
Belakangan terungkap bahwa pembubaran PT SGP tanpa melalui penetapan rapat umum pemegang saham (RUPS). Ini diungkapkan kuasa Hukum para termohon dan termohon intervensi, Billy Hanidwiyanto.
Karena itu, menurut Billy, permohonan tersebut tidak benar dan tidak berasalan hukum. Sebab, pembubaran PT hanya bisa dilakukan melalui RUPS dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB).
"Sejauh ini juga tidak ada penetapan pengadilan terkait pembubaran PT SGP," kata Billy, Rabu 26 Januari 2022.
Baca Juga: Bukti Persebaya Bukan Kaleng-kaleng! Taisei Marukawa Raja Assist, Marselino Wonderkid Tergacor
Disebutkan pemohon perkara ini adalah Direktur Utama dan Direktur PT SGP, yakni Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid.
Lebih jauh Billy mengungkap fakta hukum dalam perkara permohonan pembubaran PT SGP tersebut. Antara lain, akta jual beli saham nomor 9 tanggal 7 Januari 2019.
Akta itu dibuat di hadapan Syaiful Rachman, S.H. Notaris di Surabaya, sdr. Ahmad Prihantoyo (Pemohon I) telah menjual semua sahamnya (6.250 lembar saham) kepada dokter Yudi Her Oktaviono (Termohon II) seharga Rp6,25 miliar dan telah dibayar secara tunai.
Lalu, Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU.AH.01.03-0008331 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT SGP Tanggal 8 Januari 2019, membuktikan bahwa perubahan peralihan saham PT. SGP telah mendapatkan pengesahan dari KemenkumHAM.
"Perbuatan para pemohon selaku direktur perseroan yang mengajukan pembubaran perseroan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dewan komisaris. Dalil permohonan para pemohon yang menyatakan para pemohontidak menyetorkan modal kedalam perseroan adalah tidak benar," ungkap Billy.
Pekan lalu Billy mengajukan pemeriksaan ulang perkara permohonan pembubaran PT. SGP ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Isi surat itu memohon agar ada penggantian hakim tunggal Itong Isnaeni Hidayat dan menetapkan hakim tunggal baru untuk melakukan pemeriksaan ulang perkara bernomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby itu.
Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang senilai Rp140 juta dari hasil operasi tangan tangan (OTT) terhadap Itong Isnaeni Hidayat dan beberapa orang lainnya pada Rabu lalu, 19 Januari 2022.
OTT tersebut dilakukan atas dugaan Itong terlibat kasus suap pengurusan perkara di PN Surabaya. Uang Rp140 juta yang disita KPK itu sebagai tanda jadi itong akan memenuhi keinginan pengacara atau kuasa hukum PT SGP Hendro Kasiono terkait kasus pembubaran perusahaan tersebut. ***