Network
ZONA SURABAYA RAYA - Perintah Presiden Jokowi melalui Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ditindaklanjuti Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya.
Langkah strategis yang dilakukan Imigrasi Surabaya dengan menggandeng Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) Juanda, Polda Jatim, dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).
"Karena sudah ada imbauan dari Bapak Presiden dan Menko Polhukam, kami ke depan akan melakukan penyidikan," Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Chicco Ahmad Muttaqin.
"Tentu saja bekerja sama dengan semua aparat penegak hukum, Lanudal dan kepolisian sampai kita menemukan dalang di balik semua itu (TPPO)," lanjut Chicco usai penandatanganan Komitmen Bersama Aparat Penegak Hukum di Bandara Internasional Juanda Dalam Rangka Upaya Penanggulangan PMI Non Prosedural, Kamis, 8 Juni 2023.
Ia menambahkan penyidikan akan dilakukan karena tingginya angka Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural --sebelumnya disebut TKI ilegal-- yang akan berangkat melalui Bandara Juanda.
Istilah Non-Prosedural sendiri diberikan kepada PMI yang tidak melengkapi dokumen keberangkatan serta tidak melalui mekanisme keberangkatan pekerja migran yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan.
Kebanyakan dari mereka tidak memiliki rekomendasi bekerja di luar negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja serta tidak melewati program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) resmi yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
Imigrasi Surabaya, lanjut Chicco, dari Januari sampai Juni 2023 sudah menunda keberangkatan sebanyak 597 orang PMI non-prosedural.
Baca Juga: Waspada! Investor Kripto di Indonesia Masuk List Rawan Serangan Malware Satacom
"Ini angka yang luar biasa. Cuma kami belum menindaklanjuti ke penyidikan, karena itu bukan fungsi utama kami," cetus Chicco.
Selama ini Imigrasi hanya mengecek validitas paspor, bebas cekal dan tiket yang berlaku.
"Dengan imbauan dari Presiden dan dengan adanya komitmen bersama ini harapan kami, ke depan ada tindakan ke tingkat lebih tinggi lagi seperti penyidikan," papar Chicco.
Danlanudal Juanda Bakal Bentuk Satgas
Sementara itu, Komandan Lanudal Juanda Kolonel Laut (P) Heru Prasetyo menegaskan pihaknya tidak bandang bulu untuk menindak siapapun yang terlibat TPPO di Bandara Juanda.
"Saya akan tegas setegasnya. Siapapu orangnya saya tidak peduli, ini jelas kita perang terhadap para calo, yg menelantarkan warga kita sendiri sehingga korban begitu banyaknya," ungkap Heru Prasetyo.
Sebagai bentuk keseriusannya, Danlanudal akan membentuk Satgas untuk menangani TPPO dan PMI non-prosedural ini.
"Sebelum ditangani Imigrasi, akan saya tangani dengan membetuk Satgas," tandasnya.
"Saya tidak main-main. Siapapun akan saya tabrak. Baik itu stakeholder maupun seluruh pekerja yang ada di Bandara Juanda ini. Kalau ada yang terlibat, aka saya libas habis," lanjut Danlanudal menegaskan.
Sementara itu, dalam penandatanganan komitmen itu dilakukan Komandan Lanudal Juanda Kolonel Laut (P) Heru Prasetyo; Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Chicco Ahmad Muttaqin; Wakil Direktur Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Ronald Ardiyanto Purba; dan Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim Hendro Tri Prasetyo. ***
