Network
ZONA SURABAYA RAYA- Polda Jatim mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), terkait perkara dugaan tindak pidana kekerasan fisik atau kekerasan psikis dalam rumah tangga (KDRT). Keputusan ini tertuang dalam surat resmi nomor B/33XII/Res.1.24/2021/Ditreskrimum.
Isi dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penyelidikan terhadap BK, oknum anggota DPRD tersebut, dihentikan karena tidak memiliki alat bukti yang cukup.
"Dengan demikian berita tentang KDRT adalah hoax karena faktanya perkara tersebut tidak memiliki alat bukti yang cukup sehingga Polda Jatim mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3)," ujar BK, Jumat 28 Januari 2022.
BK memaparkan, dalam pertarungan dunia politik untuk maju menjadi anggota DPRD itu berbagai cara akan dilakukan. Ia mengimbau agar berlomba dengan cara yang sehat serta bikin program untuk mensejahterakan rakyat.
Baca Juga: Rakyat Susah Akibat Pandemi, Pinjol Ilegal Malah Merajalela, PPATK Deteksi Transaksi Rp6,1 Triliun
"Bukan dengan cara memfitnah, adu domba dan menyebarkan hoax atau pergantian antar waktu (PAW). Saya hanya mengingatkan berlakulah bijaksana," terangnya.
BK juga meminta kepada istrinya jangan terpengaruh orang-orang yang sok care karena mereka akan menjatuhkan keluarga dan karir yang selama ini kita bangun bersama.
"Ingatlah keluarga dan anak-anak, mereka membutuhkan kasih sayang ibunya. Jangan terpengaruh kepada orang yang ingin menjatuhkan keutuhan rumah tangga kita," sambung dia.
