Network
ZONA SURABAYA RAYA - Sebanyak 200 Kiai Kampung dan Bu Nyai Kampung berkumpul di Kastil Atamimi Palace Malang, Jawa Timur, pada 18 November 2023.
Mereka menggelar Mujadalah Kiai Kampung dengan mengundang tiga Calon Presiden (Capres 2024) RI yang sudah ditetapkan KPU RI.
Ada tiga poin yang disampaikan kepada para Capres yang hadir. Diharapkan tiga poin aspirasi tersebut bisa dilaksanakan dalam program 100 hari Capres yang terpilih nantinya.
Hal tersebut menjadi harapan seluruh Kiai Kampung dan Bu Nyai yang hadir saat itu.
Baca Juga: Faisol Riza Tegaskan, PKB Tetap Fokus Perjuangkan Pesantren di Seluruh Indonesia
Baca Juga: Menggelegar! Prabowo Yakin Jadi Presiden ke-8 Usai Bertemu di SBY di Madiun, Ini Faktanya
Mereka yang hadir adalah perwakilan Kiai Kampung dari seluruh daerah di Indonesia.
Adapun Calon Presiden yang hadir hanya dua Capres.
Diantaranya, Prabowo Subianto dan Anies Rasyid Baswedan. Capres Ganjar Pranowo, tidak bisa hadir.
Baca Juga: Penyulam Kain Asal Pasuruan Kaget Dapat Hadiah Umroh Dari Faisol Riza Jelang Hari Santri Nasional
Menurut Penggagas Mujadalah Kiai Kampung, Najib Salim Atamimi, Mujadalah Kiai Kampung itu digelar untuk mewadahi aspirasi Kiai Kampung yang selama ini terlihat masih sering luput dari perhatian para Capres, pada setiap momen Pilpres atau Pemilu.
Padahal mereka adalah kekuatan real di masyarakat, yang setiap harinya bersama masyarakat.
“Saat acara Mujadalah Kiai Kampung belangsung, yang dihadiri oleh dua Capres, Prabowo Subianto dan Capres Anes Baswedan, di jam berbeda, terlihat wajah Kiai Kampung sangat sumringah dan bahagia, karena bisa bertatap muka dengan calon pemimpinnya. Bisa berdiskusi, berdialog dan menyampaikan aspirasinya secara langsung,” jelas Najib, Selasa 21 November 2023.
Supaya kebahagiaan itu tidak pudar, diharapkan aspirasi Kiai Kampung yang tertulis dalam naskah Resolusi Kiai Kampung bisa direalisasikan dalam program 100 hari capres yang terpilih nantinya.
Resolusi Kiai Kampung tersebut tidak hanya menjadi dokumen tidak bernilai dan tidak bisa direalisasikan dalam bentuk program.
Karena jelas Najib, bahwa sesungguhnya terpenuhinya kebutuhan dasar ialah hak semua warga negara, termasuk warga masyarakat desa.
Baca Juga: Pembelian Beras Dibatasi? Faisol Riza Minta Pemerintah Segera Ambil Tindakan Agar Rakyat Tak Panik
Hal ini sejalan dengan amanah konstitusi yang mewajibkan negara untuk memenuhi hak-hak dasar Masyarakat.
“Hal itu berupa pendidikan, kesehatan, sandang, pangan dan papan. Kewajiban ini juga sesuai dengan kaidah ushul fiqh tasharraful imam alal ra’iyyah manutun bil maslahah, yang artinya: kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umat,” katanya.
Namun fakta di lapangan saat ini, masih jauh dari harapan dan cita-cita luhur yang diamanatkan oleh UUD.
Baca Juga: Janji Dahsyat Anies Baswedan! Sanggup Bangun 10 Stadion Megah Level Internasional di Indonesia
Kemiskinan, ketimpangan sosial dan keterbelakangan masih terjadi dalam kehidupan Masyarakat, khususnya di perdesaan.
Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan prinsip pembangunan yang partisipatoris, berkeadilan dan berkelanjutan.
“Kondisi ini juga sudah direspon tegas oleh Capres Prabowo Subianto. Pihaknya komitmen, jika terpilih akan fokus menangani soal kemiskinan ekstrem dan stunting. Tak boleh ada petani susah pupuk. Tak boleh ada lagi anak-amak kurang gizi harus segera diberi susu,” jelas Najib.
Baca Juga: Yenny Wahid Pilih Zoro sebagai Favorit di One Piece Karena punya Pedang TIGA, Netizen Langsung Usil!
Soal kondisi Pendidikan. Baik swasta dan negeri serta pesantren dan sejenisnya, di pedesaan dan perkotaan, Capres Prabowo kata Najib, juga sangat berkomitmen dan siap menjadikan program utama jika terpilih nantinya.
“Akan memberikan ikan dan pancingnya. Tidak hanya pada siswa atau santrinya, tapi juga kepada lembaganya. Makanya, Presiden Jokowi ada Dana Abadi Pesantren. Biar fasilitas dan SDM nya semakin berkualitas,” kata Najib menirukan perkataan Prabowo.
Selain itu, perencanaan pembangunan juga seringkali tidak mencerminan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Jelang Liburan Nataru, Polres Probolinggo Pastikan Keamanan dan Kenyamanan di Tempat Wisata
Mereka hanya dipandang sebelah mata, dipinggirkan, bahkan tidak didengar aspirasinya, sehingga menjadi permasalahan serius yang mendesak diselesaikan.
“Keadilan tidak menjadi falsafah dalam menjalankan program pemerintah,” katanya.
Dari Mujadalah Kiai Kampung tersebut, ada tiga poin dalam Resolusi Kiai Kampung. Diantaranya: Pertama, menyatakan keberpihakan, menjamin dan bertanggung jawab atas terwujudnya sistem pendidikan dan kesejahteraan guru yang manusiawi.
Baca Juga: Dapat Uang Banyak di Medsos, Pelaku Penipuan Jual Beli Tanah Kavling Ditangkap Polisi Probolinggo
Masih banyak guru-guru di perdesaan yang menerima gaji sebesar Rp.70.000 perbulan.
Masih banyak lembaga pendidikan, terutama pesantren di desa-desa yang kondisinya sangat memprihatinkan.
"Untuk itu, kami menuntut agar setidaknya 20 persen Dana Desa yang diperoleh dari pemerintah pusat, harus dipergunakan untuk kesetaraan pendidikan,"tegasnya.
Baca Juga: Bawaslu Probolinggo Diprotes Warga, Penurunan APK Dianggap Tebang Pilih
Kedua, menyatakan keberpihakan, menjamin dan bertanggungjawab untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang setara di manapun di Indonesia, terutama di perdesaan.
Untuk itu, diperlukan terbentuknya Bank Kesehatan Desa, yang menangani urusan administrasi, sehingga seluruh warga desa akan mendapatkan pelayanan secara langsung dan prima, tanpa harus menghadapi sistem birokrasi yang berbelit-belit.
Poin ketiga, menyatakan keberpihakan, menjamin dan bertanggungjawab atas ketersediaan pupuk sesuai kebutuhan petani sepanjang tahun, dengan angka-angka subsidi dan pola distribusi yang transparan.
Baca Juga: Kantor Kejari Bondowoso Diobok-Obok KPK, Alat Bukti Dugaan Korupsi Ditemukan
Untuk itu, diperlukan terbentuknya Bank Pertanian Desa yang menjamin ketersediaan dana pinjaman bagi pembelian pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya, tanpa sistem birokrasi perbankan yang menyulitkan petani.
“Untuk mewujudkan ketiga butir resolusi tersebut, Kiai Kampung menuntut peran kepemimpinan nasional periode 2024-2029 agar mengeksekusi dalam seratus hari pertama masa kepemimpinannya, serta membuka jalur komunikasi dan akses yang konsisten kepada forum Mujadalah Kiai Kampung seluruh Indonesia,” katanya.
Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi dan evaluasi yang akuntabel, berkeadilan dan berkelanjutan demi terwujudnya Negara Republik Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur (negara sejahtera yang penuh rahmat dan ampunan tuhan).
Baca Juga: Kantor Kejaksaan Bondowoso Digeledah KPK, Pasca OTT
Dari dua Capres yang hadir kata Najib, Capres Prabowo dan Capres Anies Baswedan, sangat respon dan berjanji akan melaksanakan tiga poin Resolusi Kiai Kampung tersebut. Hal itu disamput luar biasa oleh seluruh Kiai Kampung yang hadir.
“Kedua Capres yang hadir telah berkomitmen dan semoga tak lupa untuk menjalankan program itu dalam program 100 hari setelah terpilih. Aspirasi Kiai Kampung itu adalah aspirasi rakyat di pedesaan,” tegasnya.
Capres Anies Baswedan saat Resolusi Kiai Kampung dibacakan dan diserahkan, sangat berkomitmen dan tiga poin tersebut sudah masuk dalam visi misi yang ia usung.
Baca Juga: KPK Konfirmasi OTT di Bondowoso terkait Dugaan Suap Penanganan Perkara, Ada 6 Orang Ditangkap
“Kuncinya ada pada kata keadilan. Semua program yang pemerintah rancang harus berdasar pada falsafah keadilan. Jika keadilan jadi dasar, semua akan merasakan program yang berkeadilan,” kata Najib menirukan perkataan Anies.
Terakhir, Najib menambahkan, bahwa Mujadalah Kiai Kampung akan terus ikut mengawal dan terus bersama Kiai Kampung di seluruh daerah di Indonesia.
“Langkah selanjutnya masih akan dirumuskan. Karena forum ini semata-mata untuk kemaslahatan umat. Tidak ada kepentingan apapun,” tegasnya.***
