Network
ZONA SURABAYA RAYA — Menjelang Pilpres 2024, aktivis 98 ikut beraksi. Apalagi perkembangan terbaru, Prabowo Subianto dipastikan maju sebagai Capres dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, sebagai Cawapres.
Menyikapi dinamika politik menjelang Pilpres 2024 itu, kalangan aktivis 98 mendeklarasikan Forum Rakyat Demokratik (FRD) untuk keadilan keluarga korban penghilangan paksa di Pemalang, Jawa Tengah.
Dalam deklarasi itu, mereka menuntut negara segera menyelesaikan kasus penculikan aktivis pro demokrasi yang terjadi tahun 1997/1998 maupun kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) lainnya.
"Pendirian Forum Rakyat Demokratik ini menjadi ikhtiar bersama untuk memperluas gerakan melawan lupa. Kami mengingatkan jangan pilih capres yang pernah terlibat HAM di masa lalu," kata Ketua FRD Pemalang-Tegal-Brebes, Andi Rustono dalam keterangannya, Senin 23 Oktober 2023.
Baca Juga: RESMI! Prabowo Pilih Gibran Rakabuming sebagai Cawapres di Pilpres 2024
Andi kembali mengungkit empat rekomendasi DPR RI untuk Presiden Rl terkait penyelesaian kasus penghilangan paksa 1997/1998 pada Oktober 2009.
Sedang empat rekomendasi itu sebagai berikut:
- Presiden membentuk Pengadilan HAM ad hoc
- Presiden RI serta institusi pemerintah dan pihak terkait untuk mencari 13 aktivis yang masih hilang
- Pemerintah merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban hilang
- Pemerintah meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.
Baca Juga: PILPRES 2024: Inilah Sosok Cawapres Pilihan Prabowo, Deklarasi Besok di Jakarta
Berdasar catatan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), ke-13 aktivis yang belum kembali pulang hingga sekarang diantaranya 4 aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD), yakni Wiji Thukul, Petrus Bima Anugerah, Herman Hendrawan, dan Suyat. Sedang Gilang ditemukan tewas di hutan Magetan pada 23 Mei 1998.
Saat ini, lanjut Andi, negara telah mengakui 12 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Termasuk di dalamnya kasus penghilangan paksa aktivis 1997/1998.
Andi berharao para aktivis bisa gigih mendorong penuntasan kasus-kasus kelam dalam sejarah ini. Tak cukup dengan penyelesaian non yudisial, tapi juga secara yudisial atau hukum.
"Jangan pernah menjadi bagian dari politik impunitas. Aktivis harus terus mendorong agar pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu diseret dan diadili di pengadilan," tandas Andi.
Sementara itu, aktivis FRD yang juga mantan Sekretaris Jenderal PRD, Petrus Hariyanto mengatakan, penuntasan kasus pelanggaran HAM akan sulit dilakukan jika negeri ini dipimpin oleh politisi yang justru pernah terlibat penculikan serta kejahatan HAM di masa lalu.
Petrus juga menyesalkan, menjelang Pilpres banyak bermunculan para mantan aktivis yang memberikan dukungan kepada capres yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM.
"Jangan lupa terhadap sejarah, terutama kasus penculikan. Aktivis jangan menjadi bagian dari gerakan yang ingin melupakan kejahatan sejarah di masa lalu. Praktik ini hanya akan melanggengkan impunitas," tandas Petrus.
FRD, sebut Petrus, akan tetap melawan capres penculik, siapapun cawapres yang akan digandengnya.
"Walaupun menggandeng putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, akan tetap kami lawan," sebut Petrus.
Sebagai informasi, Forum Rakyat Demokratik (FRD) untuk Keadilan Keluarga Korban Penghilangan Paksa pertama kali dideklarasikan di Kantor YLBHI, Jakarta pada 27 Juli 2023.
FRD dimotori mantan aktivis PRD seperti Petrus Hari Hariyanto, Wilson, Anom Astika, Roso Suroso, Lilik HS dan kawan-kawan.
Forum ini mengampanyekan penuntasan kasus penghilangan paksa serta pelanggaran HAM lainnya di Tanah Air.
FRD pernah menggelar peringatan ulang tahun ke-60 penyair Wiji Thukul pada 23 Agustus silam di Galeri Nasional, Jakarta.
Kegiatan yang dihadiri ratusan orang itu mengabarkan bahwa Wiji Thukul dan kawan-kawan masih hilang dan belum kembali pulang. ***
