Network
Saat ini, lanjut Andi, negara telah mengakui 12 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Termasuk di dalamnya kasus penghilangan paksa aktivis 1997/1998.
Andi berharao para aktivis bisa gigih mendorong penuntasan kasus-kasus kelam dalam sejarah ini. Tak cukup dengan penyelesaian non yudisial, tapi juga secara yudisial atau hukum.
"Jangan pernah menjadi bagian dari politik impunitas. Aktivis harus terus mendorong agar pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu diseret dan diadili di pengadilan," tandas Andi.
Sementara itu, aktivis FRD yang juga mantan Sekretaris Jenderal PRD, Petrus Hariyanto mengatakan, penuntasan kasus pelanggaran HAM akan sulit dilakukan jika negeri ini dipimpin oleh politisi yang justru pernah terlibat penculikan serta kejahatan HAM di masa lalu.
Petrus juga menyesalkan, menjelang Pilpres banyak bermunculan para mantan aktivis yang memberikan dukungan kepada capres yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM.
"Jangan lupa terhadap sejarah, terutama kasus penculikan. Aktivis jangan menjadi bagian dari gerakan yang ingin melupakan kejahatan sejarah di masa lalu. Praktik ini hanya akan melanggengkan impunitas," tandas Petrus.
FRD, sebut Petrus, akan tetap melawan capres penculik, siapapun cawapres yang akan digandengnya.
