Network
ZONA SURABAYA RAYA - Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyoroti ketidaksesuaian upaya penanggulangan kasus stunting di 378 wilayah di Indonesia dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
“Penyelesaian kasus stunting tidak sesuai target RPJMN pada 378 daerah, serta kualitas ruang kelas sekolah masih perlu ditingkatkan pada 241 daerah provinsi/kabupaten/kota,” ujar Ateh dalam sambutan Rapat Koordinasi Pengawasan Internal (Rakornas Wasin) 2023 di Jakarta,di kutip dari ANTARA, Rabu, 14 Juni 2023.
Dalam konteks infrastruktur, ia menyampaikan bahwa terdapat 58 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang belum memulai tahap konstruksi.
Keadaan ini berpotensi menyebabkan risiko keterlambatan penyelesaian proyek dan dampak yang tidak optimal dari pembangunan proyek tersebut.
Baca Juga: 5,8 Juta Penerima Bansos Salah Sasaran, Begini Alasan Mensos Tri Rismaharini
Selanjutnya, Muhammad Yusuf Ateh menyoroti kurangnya optimalitas dalam perencanaan dan penganggaran untuk daerah.
Hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa sekitar 43 persen program memiliki potensi ketidakoptimalan, terutama dalam mencapai sasaran pembangunan di daerah yang diuji.
