Network
Di samping itu, terdapat temuan potensi pemborosan dalam alokasi belanja daerah sebesar 21 persen dari nilai anggaran yang diperiksa.
Dalam konteks ini, disampaikan bahwa implementasi pengawasan internal dalam upaya pengawalan dan pendampingan belum sepenuhnya diterima secara positif oleh para pimpinan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D).
“Di lapangan, masih kerap terjadi penolakan atau penghalangan terhadap upaya pengawalan yang kami rancang untuk dilakukan sejak tahap awal program/ kegiatan,” ucap Ateh.
Dilansir dari ANTARA, pada Rakornas Wasin 2023 ini, BPKP memfokuskan pada tema "Mengawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi".
Acara tersebut dihadiri oleh 2.817 peserta yang terdiri dari para pemimpin Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D), Direksi dan Satuan Pengawas Intern Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pimpinan APIP K/L/D dan Pemeriksa Eksternal.
“BPKP bersama seluruh jajaran konsisten dalam melaksanakan pengawasan dalam berbagai program pembangunan prioritas demi memastikan integritas serta efektivitas keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional,” lanjut Ateh. ***
