ZONA SURABAYA RAYA - Selama ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjadi pihak yang bertugas menangani masalah kasus kebocoran data. Akan tetapi pada tahun 2024 nanti, tugas Kemenkominfo tersebut berakhir.
Lalu siapa yang akan menggantikan tugas Kemenkominfo dalam menangani masalah kebocoran data ?
Dilansir dari antaranews, 22 Mei 2023, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Dirjen APTIKA) Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan atau Semmy menjelaskan bahwa akan lembaga baru yang menangani terkait kebocoran data.
Baca Juga: Menkopolhukam Mahfud MD Ungkap Fakta 985 Tower Proyek BTS 4G Kominfo Mangkrak
"Ada lembaga baru yang menangani, pokoknya Kemenkominfo udah selesai tugasnya,” jelas Semmy.
Dalam keterangannya, Semmy juga merujuk pada Undang Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang akan berlaku penuh pada tahun 2024 nanti. Ditambah lagi, sudah ada Peraturan Pemerintah terkait dengan perlindungan data.
"Kalau kasusnya terjadi di 2024, nah itu sudah pasti ada sanksinya karena sudah ada PP (Peraturan Pemerintah) dan ada lembaga baru yang menangani. Pokoknya Kemenkominfo udah selesai tugasnya," kata Semmy.
Kemenkominfo sendiri sekarang masih bertugas mengurus laporan dugaan kebocoran data. Baru-baru ini, Kemenkominfo sedang menyelidiki kasus dugaan kebocoran data Bank Syariah Indonesia (BSI), pasca serangan siber beberapa saat lalu.
Serangan siber tersebut berhasil melumpuhkan layanan BSI untuk beberapa saat, namun kini layanan BSI sudah pulih dan kembali normal.
Kinerja Kemenkominfo memang cukup disorot pada akhir tahun 2022 lalu, setelah hacker yang menggunakan nama Bjorka mengklaim telah membocorkan beberapa data, mulai data pengguna aplikasi PeduliLindungi sampai dengan data pelanggan Indihome.
Baca Juga: Menparekraf Sandiaga Uno Berikan Respon Terkait Penetapan Menkominfo Jadi Tersangka Korupsi
Uniknya, aksi Bjorka di atas sempat mendapatkan banyak dukungan dari netizen. Sedangkan menkominfo saat itu, Johnny G. Plate berdalih bahwa kebocoran data pribadi merupakan tanggungjawab dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), bukan tanggungjawab Kemenkominfo.
Saat ini, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Mahfud MD untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Menkominfo, setelah Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2022 yang merugikan negara sebesar 8 Triliun.***