Network
ZONA SURABAYA RAYA - Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, dapat penghargaan yang diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Tito Karnavian.
Penghargaan yang diraih oleh Walikota Probolinggo tersebut, dari UHC (Universal Health Covorge) yang diberikan oleh Kemendagri di Jakarta.
Hal itu sebagai wujud pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui BPJS Kesehatan yang sudah dimulai pada tahun 2019.
Namun tepat sejak awal Walikota Probolinggo ini menjabat, alhasil hingga Maret 2023 ini sudah 99,9 1 persen, mereka dapat jaminan kesehatan.
Baca Juga: Berkas KDRT dengan Tersangka Ferry Irawan Dinyatakan Sempurna, Kamis Diserahkan ke JPU Kejati
"Hari ini saya menerima penghargaan dari BPJS Kesehatan, tentunya ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya peningkatan mutu dan kualitas mengenai pelayanan kesehatan," kata Walikota Probolinggo, dikutip Selasa, 15 Maret 2023.
Menurutnya, pada refleksi ke-4 tahun kepemimpinan Walikota Probolinggo ini, capaian UHC di Kota Probolinggo mencapai 99,41 persen. Hal itu berdasarkan data sejak Desember Tahun 2022.
Namun kemudian pada Januari 2023, baik menjadi 99, 51 persen. Selanjutnya pada bulan berikutnya yaitu 14 Maret 2023, UHC di Kota Probolinggo mencakup hingga 99,91 persen.
Itu artinya sudah ada 242. 698 jiwa dari total jumlah penduduk 242.912 yang saat ini masih menyisakan 214 jiwa yang belum masuk di data tersebut.
"Alhamdulillah selama 4 tahun berjalan ini terus selalu mendapat penghargaan. Ini sesuatu apresiasi yang harus kita jaga dan kita tingkatkan asas manfaatnya bagi masyarakat Kota Probolinggo,"paparnya.
Selain itu Walikota Probolinggo juga mengucapkan terima kasih kepada warga Kota Probolinggo yang selama ini sudah mendukung penuh.
"Terima kasih untuk masyarakat kota Probolinggo atas doa dan semuanya pada penghargaan ini sebagai penyemangat bahwa apa yang kita lakukan betul-betul mendapat apresiasi dan bermanfaat untuk masyarakat Kota Probolinggo khususnya," katanya.
Selanjutnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Probolinggo juga sudah dilengkapi sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan lainnya.
Baca Juga: Anak Bangsa Bersatu Bangkitkan Perahu Ijon-Ijon, Kapal Tradisional Lamongan yang Menolak Punah!
Sana sarana dan prasarana tersebut ialah berupa ambulans siaga di 29 Kelurahan hingga pendirian Rumah Sakit Daerah Ar Rozy yang akan beroperasi pada tahun 2023 ini
Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin mengungkapkan, kalau JKN banyak membawa manfaat kepada masyarakat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.
Baca Juga: Penjual Rujak asal Probolinggo Pemenang Sayembara Umroh Anggota DPR RI ini akhirnya ke Tanah Suci
Selain itu masih menurutnya, kalau ke depan pemerintah mendukung UHC sedikitnya 98 persen dari total populasi menjadi anggota JKN.
Dukungan tersebut, berupa untuk optimalisasi tidak hanya sebatas Inpres namun lebih dilandasi itikad untuk senantiasa meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat.
Sebab masih banyak tantangan yang harus dilakukan ke depannya serta tantangan itu harus dihadapi.
Wakil Presiden juga meminta kepada Pemda, untuk dapat mengambil peran lebih terhadap penduduk rentan antara lain disabilitas, lansia dan masyarakat terlantar.
"Saya apresiasi penyediaan anggaran daerah dan pendanaan yang kuat akan menjamin kesehatan,"kata Wapres KH Ma'ruf Amin.
Sedangkan penekanan lainnya disampaikan oleh Wapres Ma'ruf Amin, ialah untuk mendaftarkan pekerja dan anggota keluarga sebagai peserta tanpa terkecuali.
Baca Juga: 2 Moge Disita dari Rumah Crazy Rich Wahyu Kenzo
Pekerja informal mendaftarkan dirinya dan keluarga dalam JKN.
Begitu juga dengan pemda ikut mendorong peningkatan mutu dalam penyediaan pelayanan kesehatan termasuk SDM agar masyarakat dapat pelayanan bermutu.
Baca Juga: Polisi Tetapkan Tersangka Baru Berinisial RE Dalam Kasus Robot Trading ATG
BPJS Kesehatan juga diminta meningkatkan layanan pada seluruh peserta.
Pemda dan pemangku kepentingan terus meningkatkan cakupan dan pelayanan kesehatan serta memastikan masyarakat menjadi peserta aktif JKN.
Masyarakat juga mendapat perlindungan sesuai hak dan kewajibannya.***
