Network
ZONA SURABAYA RAYA - Pemerintah telah menghitung dana yang diperlukan guna membiayai transisi dari energi fosil ke energi terbarukan.
Besaran dana tersebut mencapai USD5,7 miliar atau berkisar Rp81,6 triliun.
Tantangan terbesar ekonomi hijau adalah menyediakan pembiayaan berkelanjutan untuk menangani perubahan iklim.
Dikatakan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso saat Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022, pada Kamis 20 Januari 2022 lalu, biaya transisi tersebut juga terkait dengan perubahan pada industri hilir yang harus mengubah proses pengolahannya.
Baca Juga: Dampak Penyebaran Covid-19, OJK Perpanjang Kebijakan untuk Lembaga Keuangan Non Bank
Padahal kebutuhan pembiayaan tersebut tentunya tidak dapat ditanggung hanya dengan APBN, mengingat saat ini kondisi perekonomian Indonesia masih dalam rangka pemulihan akibat terkena dampak dari pandemi Covid-19.
Maka dari itu, Lanjut Wimboh, dibutuhkan sinergi antara swasta dan Pemerintah, juga bantuan organisasi Internasional agar dapat secara optimal menyokong kebutuhan pembiayaan yang sangat besar tersebut.
"Indonesia, kebutuhan dana penanganan iklim, ekonomi hijau, mencapai USD479 miliar atau sekitar Rp6.700 triliun atau Rp745 triliun per tahun hingga 2030," jelas Wimboh Santoso.
Oleh karenanya OJK sebagai lembaga otoritas di sektor keuangan memiliki andil yang besar dalam menyusun kebijakan keuangan berkelanjutan pada sektor keuangan.
