Network
ZONA SURABAYA RAYA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat reformasi birokrasi di Indonesia.
Kali ini, fokusnya adalah membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dengan Surabaya sebagai percontohan dan pusat pembelajaran.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, beserta timnya, melakukan kunjungan ke Klinik Investasi di Mal Pelayanan Publik gedung Siola pada Rabu 3 April 2024.
Baca Juga: Tips Aman Mudik Lebaran dari Pemkot Surabaya Cegah Kebakaran hingga Waspada Perubahan Musim!
Mereka turut mengevaluasi pelayanan yang ada di klinik tersebut, khususnya dalam hal pemberian predikat WBK.
"Saat ini, kami memiliki program reformasi birokrasi yang ditujukan untuk merombak tata kelola pemerintahan di seluruh Indonesia. Namun, perubahan tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sementara masyarakat menginginkan perubahan yang cepat. Oleh karena itu, kami memperkenalkan program zona integritas WBK dan WBBM sebagai miniatur dari reformasi birokrasi," ungkap Erwan.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk menilai secara langsung kualitas pelayanan yang diberikan di Klinik Investasi dan apakah layanan tersebut layak mendapatkan predikat WBK.
Hasilnya menunjukkan bahwa prosedur dan mekanisme pelayanan di klinik tersebut sangat transparan, memudahkan masyarakat untuk mengawasi potensi terjadinya korupsi.
"Dalam upaya kami memberikan predikat WBK, kami ingin membangun banyak WBK di seluruh Indonesia. Saat ini, mayoritas predikat WBK dan WBBM hanya diperoleh oleh kementerian, lembaga, dan provinsi. Kami berharap Surabaya dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain, terutama di Indonesia Timur yang masih minim akan WBK dan WBBM," tambahnya.
