Network
ZONA SURABAYA RAYA - Mendapat reaksi pro kontra dari masyarakat, penempelan stiker Keluarga Miskin kini dimintau untuk ditinjau ulang.
Sebelumnya Legislator telah mengusulkan penggantian stiker Keluarga Miskin menjadi tanda cinta.
Namun demikian, terkait pro kontra stiker Keluarga Miskin tersebut, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono meminta pemerintah kota meninjau ulang penerapan kebijakan penempelan stiker bertulisan "Keluarga Miskin" di rumah-rumah penduduk miskin.
Adi Sutarwijoyo mengatakan dirinya terkejut dengan kebijakan tersebut.
"Sebenarnya banyak anggota dewan yang terkejut dengan kebijakan ini. Kebiasaan masyarakat kita, walaupun dengan segala keterbatasannya, tidak mau disebut miskin,” katanya.
Dirinya mengatakan warga tak mau disebut miskin karena masih punya martabat.
“Kenapa, karena kita masih punya martabat, punya harga diri. Karenanya atribut keluarga miskin itu perlu ditinjau ulang," jelasnya.
Legih lanjut Adi menyebut mengenai penerapan kebijakan penempelan stiker di rumah keluarga miskin di Kota Surabaya tidak sesuai dengan komitmen bersama pemerintah kota dan DPRD.
Dirinya mengatakan bahwa komitmen awalnya adalah dengan menggunakan barcode.
"Komitmennya adalah dengan barcode, maka saya berharap agar dikembalikan ke komitmen awal,” kata Adi.
Mengenai pemilihan warna juga menjadi sorotan, karena didominasi warna merah.
Hal itu bakal memicu pertanyaan, terlebih saat ini berada di tahun politik.
“Banyak yang menanyakan mengapa warna merah, apalagi di tahun politik. Bisa abu-abu, ungu, atau putih," ujar dia, dikutip dari Antara.
Dewan juga menyoroti mengenai pengurangan penerima bantuan makanan dari pemerintah kota.
Contohnya penerimaan permakaman bagi anak yatim sekarang lebih sedikit.
"Seperti anak yatim yang menerima permakanan sekarang jumlahnya lebih sedikit. Apa indikasi yang menunjukkan mereka ini berubah statusnya, sehingga tidak lagi menerima permakanan. Begitu juga dengan lansia yang tidak mampu," kata dia.
Dikatakan bahwa pemerintah kota Surabaya semestinya mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dana untuk penyediaan bantuan makanan yang plafonnya Rp113 miliar.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Anna Fajriatin sebelumnya menyampaikan bahwa warga yang tergolong miskin umumnya tidak keberatan dengan kebijakan pemerintah kota menempelkan stiker penanda di rumah mereka, namun tak dipungkiri bahwa terdapat warga yang menolak rumahnya ditempeli stiker.
Dirinya mengatakan bahwa aparat pemerintah kelurahan dan kecamatan bakal mendata warga miskin yang menolak rumahnya ditempeli stiker, kemudian melaporkannya ke pemerintah kota.
Menurutnya warga yang menolak rumahnya ditempeli stiker penanda keluarga miskin selanjutnya dapat diusulkan untuk dikeluarkan dari daftar warga dengan kategori miskin yang membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah.***
