Menyamar jadi Warga Biasa, Wali Kota Eri Cahyadi Dimarahi Staf Kelurahan dan Puskesmas, Ini yang Terjadi

- 24 Maret 2022, 17:17 WIB
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengumpulkan seluruh lurah, camat hingga kepala dinas di Convention Hall Jalan Arief Rahman Hakim, Surabaya, Kamis 24 Maret 2022.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengumpulkan seluruh lurah, camat hingga kepala dinas di Convention Hall Jalan Arief Rahman Hakim, Surabaya, Kamis 24 Maret 2022. /Pemkot Surabaya

ZONA SURABAYA RAYA- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengumpulkan seluruh lurah, camat hingga kepala dinas di Convention Hall Jalan Arief Rahman Hakim, Surabaya, Kamis 24 Maret 2022.

Eri Cahyadi memberikan pengarahan kepada jajaran pemkot yang bersentuhan langsung dengan warga atau yang langsung memberikan pelayanan publik.

Sebelum mereka dikumpulkan, ternyata Eri Cahyadi melakukan penyamaran menjadi warga biasa untuk melihat langsung kinerja pegawai Pemkot Surabaya dalam memberikan pelayanan ke warga.

Kala itu, Eri Cahyadi sempat dimarahi oleh staf kelurahan dan staf puskesmas. Bahkan, ia juga menemukan ada staf yang bertugas di pelayanan bermain HP dan guyonan dengan temannya.

Baca Juga: 25 Maret Resmi Hari Padat Karya, Wali Kota Eri Cahyadi Janji Hilangkan Pengangguran di Surabaya, Wow Banget!

Dari penyamaran yang dilakukannya itulah, mantan kepala Bappeko Surabaya ini memberikan pengarahan. Mulai dari lurah, camat, kepala puskesmas dan rumah sakit, Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial, serta dinas lainnya.
 
Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri bersyukur karena Kota Surabaya sudah masuk PPKM level 1. Itu artinya, gotong royong dari semua pihak sudah berjalan dengan baik.

Namun, ke depannya ekonomi kerakyatan harus terus digerakkan. Apalagi, ekonomi kerakyatan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya selama ini, sudah diperkuat dengan peraturan dari pemerintah pusat, bahwa 40 persen APBD harus dikerjakan oleh UMKM.
 
“Jadi, kita harus melakukan perubahan anggaran supaya 40 persen dari APBD itu bisa dilakukan oleh UMKM. Teman-teman pemkot juga saya minta untuk mempelajari soal LPJ-nya, supaya bisa melakukan itu,” kata Wali Kota Eri.

Baca Juga: 10 Pengusaha Diperiksa KPK Terkait Kasus Gratifikasi di Pemkab Sidoarjo, Ini Daftar Namanya
 
Menurutnya, gerakan ekonomi kerakyatan ini harus bisa dirasakan oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Karenanya, ia pun meminta jajarannya itu untuk mengecek dan memperbaiki kembali data MBR Surabaya. Bahkan, ia juga meminta dibuatkan SOP tentang pengecekan dan pendataan MBR itu.

Halaman:

Editor: Ali Mahfud


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah