Network
ZONA SURABAYA RAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan jihad jika ada oknum yang memaksa penerima Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) untuk belanja di toko tertentu.
Pemaksaan untuk belanja kepada penerima BPNT itu dinilai Wali Kota Eri Cahyadi tak wajar dan harus ditindak tegas.
Memaksa warga penerima BPNT untuk belanja bahan kebutuhan pokok itu tidak bisa dibiarkan begitu saja.
"Ini waktunya pemerintah turun, ini yang namanya jihad fisabilillah. Kalau ada temuan seperti ini ya silahkan dilaporkan. Karena apa? Ini kan wong cilik kasihan, butuh duit malah dimanfaatkan" tegasnya, mengutip press rilis pada Selasa 8 Maret 2022.
Eri Cahyadi mengatakan, uang BPNT Rp 600 ribu yang diterima oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI itu sepenuhnya hak penerima.
Setelah diterima, warga MBR dibebaskan membeli bahan pokok sesuai kebutuhan tanpa adanya paksaan dari siapapun.
Wali Kota Eri Cahyadi geram setelah mendengar laporan ada oknum yang mengancam warga penerima BPNT, jika tidak membeli di toko yang telah ditentukan, namanya bakal dicoret dari daftar MBR.
Dalam rilis, Wali Kota Surabaya juga menyampaikan bahwa temuan kasus paksaan belanja penerima BPNT ini sedang dalam pengembangan Polrestabes Surabaya.
"Kasus ini sedang ditindaklanjuti oleh Polrestabes berkat laporan dari para kader-kader hebatnya Surabaya, baik warga maupun lurah," kata Eri.
Baca Juga: Tenaga Non PNS Harus P3K, Eri Cahyadi Minta Tenaga Non PNS yang Sudah Ada Tetap Diberdayakan
Walikota Surabaya mengimbau warga MBR penerima BPNT agar melapor, jika ada paksaan atau ancaman dari oknum petugas BPNT yang tidak bertanggung jawab.
Laporan itu bisa disampaikan melalui aplikasi Wargaku, Command Center 112, atau call center Dinsos Surabaya di nomor 03159174855.
Warga juga bisa lapor dan hubungi call center Kemensos RI di nomor 08111022210, atau PT Pos Indonesia di nomor 081223330332. ***
