Network
ZONA SURABAYA RAYA - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan tak boleh menarik biaya sekolah bagi murid MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) jalur afirmasi atau mitra warga.
Eri Cahyadi mengatakan, bahwa hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Surabaya No.49 Tahun 2020, bahwa penerima hibah biaya pendidikan daerah harus membebaskan biaya pendidikan bagi MBR.
Dia meminta kepada orang tua murid, untuk melapor apabila mengalami adanya pungutan biaya di sekolah. Baik itu biaya yang bersifat uang gedung, daftar ulang, uang kegiatan, SPP maupun sumbangan.
Baca Juga: Vaksinasi Pelajar di Islamic Center Ricuh, Kepala Dinas Pendidikan Minta Maaf
"Warga Surabaya kalau ada yang mengalami hal ini tolong segera disampaikan, baik melalui aplikasi (WargaKu), Dinas Pendidikan (Dispendik) atau MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah)," kata Wali Kota Eri di Gedung DPRD Surabaya, Senin, 16 Agustus 2021.
"Sekolah swasta sudah ada perjanjian dengan Pemkot Surabaya bahwa murid MBR yang berada di sana, tidak ada lagi biaya, karena semuanya sudah ditanggung Pemkot Surabaya," lanjutnya.
Sayangnya, Eri Cahyadi mengaku mendapat informasi dari adanya penarikan biaya oleh salah satu SMP swasta, kepada salah satu orang tua siswa MBR.
Baca Juga: Eri Cahyadi Siapkan Rp12,5 Miliar untuk BLT Warga Surabaya, DPRD: Cepat Cairkan!
"Kemarin ada laporan langsung ke saya dari warga yang masuk daftar MBR tetapi anaknya diminta terkait uang gedung dan lain-lain. Sehingga hari ini saya perintahkan Dispendik untuk menindaklanjuti," ungkapnya.
Dia kemudian mengingatkan kepada orang tua murid MBR, jika mengalami penarikan biaya sekolah agar segera melapor.
Pihaknya berkomitmen, bahwa siswa MBR jalur afirmasi atau mitra warga yang diterima di SMP swasta, berhak mendapat jaminan pendidikan berupa pembebasan biaya operasional.
"Saya berharap untuk seluruh warga Surabaya yang memang terdaftar sebagai MBR atau masuknya lewat mitra warga, apabila masih diminta biaya, tolong segera hubungi Pemkot Surabaya atau hubungi MKKS," tegasnya.
Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Sekolah Menengah (Sekmen), Dispendik Kota Surabaya, Tri Aji Nugroho menjelaskan, bahwa informasi adanya tarikan biaya kepada siswa MBR hanya miskomunikasi antara orang tua siswa dengan pihak sekolah.
Penyebabnya, awal pendaftaran, orang tua tersebut tidak melaporkan data MBR kepada sekolah.
Baca Juga: Lawan Covid-19, Eri Cahyadi Gandeng DPRD dan Partai Politik
"Karena di awal orang tua itu tidak menyampaikan data MBR-nya ke sekolah. Sehingga, sekolah menganggap orang tuanya regular. Setelah kita clearkan, pihak sekolah tetap berprinsip kalau siswa MBR gratis," kata Tri Aji Nugroho.
Aji berpesan kepada orang tua peserta didik agar turut menyampaikan data MBR kepada pihak sekolah saat awal pendaftaran.
Sebab, terkadang pihak sekolah belum tentu tahu kondisi orang tua tersebut kategori MBR atau reguler.
Baca Juga: Awas, Penipuan Catut Nama Wali Kota Eri Cahyadi, Begini Modusnya
"Karena kadang sekolah tidak tahu kondisinya jika orang tua itu berstatus MBR. Tapi Insya Allah sekolah sudah paham, kalau itu siswa MBR pasti gratis, jangan sampai ditarik SPP atau uang gedung," tuturnya.***
