Network
ZONA SURABAYA RAYA - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya untuk membuat SOP yang jelas sebagai klasifikasi warga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Eri Cahyadi sebelumnya, telah menggelar rapat virtual dengan para pendampingan PKH (Program Keluarga Harapan), BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai), dengan Dinsos Kota Surabaya.
Dia meminta mereka untuk berkolaborasi dan menyamakan data, untuk mencari solusi tentang kemiskinan di Kota Surabaya.
Baca Juga: Qomarul Laila, Guru SDN Sawunggaling 1 Surabaya Sosok Dibalik Wasit Perempuan di Olimpiade Tokyo 2020
“Saya tahu bahwa teman-teman ini langsung berada di bawah Kemensos. Namun, yang perlu saya sampaikan adalah warga yang tinggal di Surabaya itu tidak hanya warga yang ber-KTP Surabaya, tapi yang bukan KTP Surabaya juga banyak tinggal di Surabaya,” kata Eri Cahyadi, Minggu, 8 Agustus 2021.
“Saya berharap data ini bisa dikomunikasikan dengan kami, bisa menjadi satu. Jadi, nanti ke depan semua data menjadi satu bagian sebagai rumah besar atau rumah bersama yang ada di bawah naungan Dinsos, sehingga lebih gampang untuk menentukan keluarga ini dapat apa dan keluarga itu dapat apa. Mulai hari ini tidak ada yang jalan sendiri-sendiri di Surabaya, semuanya menjadi satu untuk umat Surabaya,” sambungnya.
Selain itu, Eri Cahyadi juga meminta setiap kelurahan memiliki pendampingan PKH, BPNT, LPMK serta jajaran Dinsos Kota Surabaya, untuk membentuk tim pencari data warga tidak mampu.
“Jadi, semuanya ini jadi tim di tingkat kelurahan, sehingga apabila ada 100 warga di kelurahan tertentu yang tidak mampu, maka bisa didiskusikan dalam tim ini, warga ini cocoknya dikasih PKH, warga ini dikasik BPNT, termasuk juga bantuan dari Pemkot Surabaya,” ujarnya.
Eri Cahyadi juga mengaku, telah berkonsultasi dengan Kemensos RI, yakni Tri Rismaharini. Harapannya, dengan cara ini, maka pemberian bantuan dari pemerintah akan bisa merata dan tidak bertumpu di satu keluarga saja.
