Network
ZONA SURABAYA RAYA - Selesai menjalani pemeriksaan keenam di Bareskrim Polri. Mantan Presiden yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin mengatakan dalam pemeriksaan tersebut, selama hampir menjalani 12 jam pemeriksaan, dirinya mendapat 19 pertanyaan.
Pertanyaan yang diajukan banyak menyinggung soal dana operasional atau hak kelola ACT. Ahyudin mengungkapkan, dalam pengelolaan dana sosial kemanusiaan, ada arahan kebijakan dari Dewan Syariah ACT terkait biaya operasional ACT yang digunakan dari dana bantuan yang diterima.
“Nah yang dimaksud biaya operasional itu hak kelola yayasan dari total dana sumbangan diterima. Kalau sebelumnya sudah disampaikan juga Pak Ibnu Khajar, Presiden ACT, bahwa total biaya operasional mencapai 13,7 persen,” ungkapnya.
Ahyudin menambahkan, selama ia berada di ACT sebagai pengurus atau Dewan Pembina ACT sejak 2005 hingga 2022 awal, hak kelola atau dana operasional di kisaran 10 sampai 20 persen.
Baca Juga: TERBARU! Bareskrim Polri Menduga ACT Gunakan Dana Bentuk Perusahaan Baru Untuk Money Laundering
“Sepanjang saya memimpin ACT baik sebagai pengurus sejak tahun 2005 hingga 2019 dan sebagai ketua pimpinan pada yayasan ACT sejak 2019 hingga awal 2022, kisarannya itu mencapai 10-20 persen,” imbuhnya.
Sementara itu, Ahyudin mengatakan selama dia berada di ACT, baik sebagai pengurus sejak 2005-2019 dan sebagai Dewan Pembina yayasan ACT 2019-2022 awal, hak kelola atau dana opersional adalah 10 sampai 20 persen.
“Kisarannya antara 10 sampai 20 persen. Point pentingnya itu,” kata Ahyudin.
Mantan Presiden yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin selesai menjalani pemeriksaan keenam di Bareskrim Polri pada hari Jumat, 15 Juli 2022 kemarin.
