Network
ZONA SURABAYA RAYA - G20 akan dilaksanakan di Indonesia pada 2022 mendatang di Pulau Dewata, Bali.
Berbagai manfaat akan dirasakan Indonesia pasca G20. Selain mempercepat Indonesia menjadi Negara maju, G20 juga mampu membantu Indonesia mengatasi isu perubahan iklim.
Salah satu aksinya, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia telah menargetkan Net Sink Carbon untuk sektor lahan dan hutan selambat-lambatnya tahun 2030 dan “Net Zero” di tahun 2060 atau lebih cepat.
Kawasan Net Zero mulai dikembangkan termasuk pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara seluas 13.200 hektar, yang menggunakan energi baru terbarukan dan menghasilkan green product.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Beberkan Isu yang Dibahas Pada KTT ASEAN
Sebelumnya, Pemerintah juga sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi isu krisis iklim ini, di antaranya penerbitan surat utang negara atau sukuk yang berbasis pada program pengentasan atau pengurangan perubahan rumah kaca atau dikenal sebagai green bonds.
Selaras dengan upaya pemerintah tersebut, salah satu perusahaan BUMN PT PLN (Persero) siap menyambut era baru Indonesia lebih hijau hingga 2030 mendatang.
Hal ini ditandai dengan terbitnya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 - 2030.
Dalam RUPTL yang baru ini, Pemerintah memperbesar porsi pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi. Langkah ini sekaligus menjawab Paris Agreement dan membuat Indonesia berperan aktif dalam mengurangi emisi karbon.
Menteri ESDM menjelaskan pada RUPTL yang baru ini porsi EBT sebesar 51,6 persen pada komposisi tambahan pembangkit, sementara komposisi pembangkit fosil sebesar 48,4 persen.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Ingatkan Tidak Lengah Meski Kondisi Berangsur Baik
Ke depannya EBT bukan hanya sebatas energi yang intermiten, melainkan sebagai pemikul beban dasar (baseload) yang akan bersaing dengan energi fosil.
Maka, dengan adanya G20 mendatang, akan dapat lebih membantu Indonesia segera menuntaskan perihal krisis iklim ini.***
