Network
ZONA SURABAYA RAYA – Belum tuntas soal temuan 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (Bansos) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kembali mengungkap hal mengejutkan. Mantan Wali Kota Surabaya ini menyebut penerima Bansos banyak dari keluarga lurah atau kepala desa. Lha kok?
Ini berarti penyaluran bansos terindikasi tidak tepat sasaran atau bahkan terjadi penyelewengan. Karena itu, Mensos Risma saat ini sedang melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Mensos Risma juga bakal mengganti E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) yang digagas Khofifah Indar Parawansa saat menjadi Mensos pada pertengahan 2016. E-Warung akan diganti dengan aplikasi Any-Waroeng, yang menurut Risma menjadi konsep baru program warung gotong-royong berbasis elektronik.
“Kami banyak dikomplain karena itu (keluarga penerima manfaat atau KPM, red) keluarganya kepala desa, lurah dan sebagainya," ungkap Tri Rismaharini dalam webinar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa 15 Juni 2021.
Untuk mewujudkan bantuan sosial berkeadilan, lanjut Risma, pihaknya melakukan penyederhanaan dengan membuka rekening KPM dan proses distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Selain itu Kemensos juga bekerjasama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Harus ada terobosan untuk memangkas sistem yang selama ini. Ada yang protes terlambat dua bulan menerima bantuan sosial, jadi itu yang sedang kita coba diskusikan,” beber Risma
Karena itu, Kemensos melakukan pemutakhiran DTKS. Menurut Risma, progresnya sudah mencapai 90 persen.
"Pembenahan data sudah 90 persen. Kami saat ini sedang melakukan pemetaan-pemetaan karena di dalam PKH (Program Keluarga Harapan, red) unsurnya sangat beragam, misalnya ada anggota yang disabilitas maka akan mempengaruhi penerimaan-penerimaan," terang Risma seperti dikutip dari Antara.
