ZONA SURABAYA RAYA - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang baru saja dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menegaskan komitmennya untuk membawa kepastian hukum dalam masalah pertanahan.
Kepastian tersebut juga termasuk target AHY dalam menangani mafia tanah serta rencana kerjanya untuk memajukan sektor pertanahan selama sisa masa jabatan Kabinet Indonesia Maju (KIM).
Pemberantasan Mafia Tanah dan Perlindungan Rakyat Kecil
Baca Juga: Kabar Pelantikan Kabinet Hingga Partai Demokrat Buka Suara, AHY Siap Jika Dipanggil Presiden
AHY menyatakan bahwa prioritasnya adalah melindungi rakyat kecil yang ingin membangun di tanah mereka sendiri.
Dia menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat.
Dengan fokus pada kepastian hukum, AHY bertekad untuk menghapuskan praktik-praktik yang menghambat kemajuan dan keadilan.
Baca Juga: Profil Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono AHY: Rekam Jejak, Pendidikan, dan Pengalaman Militer
Optimisme dan Komitmen Mencapai Target
Meskipun menyadari tantangan yang ada, AHY optimis bahwa target-target ambisius Kementerian ATR/BPN dapat tercapai.
Dengan kerja keras, komitmen, dan kolaborasi, dia yakin bahwa masalah-masalah kompleks dalam sektor pertanahan bisa diatasi dengan baik.
Target Presiden Jokowi untuk Menteri Baru
Baca Juga: Reshuffle Kabinet Jatuh pada Rabu Pon 21 Februari 2024, AHY Siap jadi Menteri ATR
Presiden Jokowi menetapkan tiga target penting untuk AHY setelah dilantik.
Pertama, meningkatkan penerbitan sertifikat elektronik secara massif.
Kedua, menyelesaikan mekanisme perdagangan karbon melalui penerbitan Hak Guna Usaha.
Baca Juga: Mahfud MD Bongkar Alasan Tolak Jadi Cawapres Anies, Sebut Nama AHY
Dan ketiga, mendorong pendaftaran 120 juta bidang tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Dengan langkah-langkah progresif dan komitmen kuat dari AHY, diharapkan sektor pertanahan dapat menjadi lebih terorganisir, adil, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.***