ZONA SURABAYA RAYA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Pemilu di Indonesia sulit diintervensi atau mendapat campur tangan dari pihak lain. Ia mengatakan, Pemilu di Indonesia sangat terbuka dan diawasi oleh banyak pihak, termasuk saksi dari partai politik, aparat, masyarakat, dan media.
Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu Tahun 2023 di Jakarta, Rabu, 8 November 2023. Jokowi mengatakan, banyak pihak yang menyampaikan bahwa Pemilu di Indonesia mudah diintervensi.
"Saya ingin meluruskan, Pemilu kita ini tidak mudah diintervensi," kata Jokowi dikutip dari ANTARA, 8 November 2023.
Jokowi menjelaskan, Pemilu di Indonesia diselenggarakan di 840 ribu TPS yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Setiap TPS diawasi oleh saksi dari partai politik, aparat, masyarakat, dan media.
"Jadi, jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi, karena jelas sangat sangat sulit," tegas Jokowi.
Jokowi mengakui bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 juga akan menghadapi tantangan yang besar. Tantangan tersebut antara lain memastikan tata kelola Pemilu yang akuntabel dan berintegritas, serta memastikan mekanisme distribusi dan pengamanan Pemilu dapat berjalan dengan baik.
Oleh karena itu, Jokowi meminta kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan tim pemeriksa daerah untuk berani mengontrol, mengawasi, dan meluruskan jika terdapat hal yang berpotensi mengganggu jalannya proses demokrasi.
"Saya minta kita semua agar mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail, harus dicek, harus diawasi, harus turun ke lapangan untuk melihat. Kalau bisa gunakan teknologi terkini karena tadi anggarannya sudah naik 200 persen untuk DKPP," tutur Jokowi.
Jokowi juga meminta DKPP untuk melakukan inovasi dan mendengarkan suara rakyat agar suhu politik tetap kondusif, aman, dan damai.
MKMK Berhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Sanksi tersebut dijatuhkan karena Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie, pada Selasa (7/11/2023) di Jakarta. Jimly mengatakan bahwa Anwar terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, yakni tentang Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, serta Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.
Baca Juga: Ngeri! TPN Ganjar-Mahfud Curiga bakal Ada Upaya Sabotase Suara dalam Pilpres 2024, Jangan Sendirian!
Salah satu pelanggaran yang dilakukan Anwar adalah menikahi Idayati, adik dari Presiden Joko Widodo. Jimly menilai bahwa pernikahan tersebut menimbulkan konflik kepentingan dan berpotensi mempengaruhi independensi Anwar dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim konstitusi.
"Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi, sehingga menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi," kata Jimly. ***