Ini Daftar Sembako yang Akan Dikenai Pajak, Anggota DPR: Kemiskinan Tambah 2,76 Juta

ZONA SURABAYA RAYA- Rencana
perluasan pajak pertambahan nilai (PPN), khususnya pengenaan PPN pada kebutuhan pokok atau sembako, masih jadi perdebatan publik.

Banyak pihak yang menyayangkan rencana pemerintah itu. Sebab sembako menyangkut hajat orang banyak. Jika rencana PPN sembako diloloskan DPR RI, maka rakyat kecil akan tergencet.

Rencana pemerintah yang akan menerapkan PPN sembako diketahui dari informasi pada draf perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Ini sangat mengejutkan mengingat rakyat kecil masih terdampak pandemi Covid-19. Jumlah warga miskin juga meningkat 2,7 juta.

Baca Juga: Mensos Risma Minta Kejagung Telisik Penyaluran Beras tidak Layak Program Sembako kepada Keluarga Miskin

Informasi yang dihimpun Minggu, 13 Juni 2021, sembako yang akan dikenakan PPN itu sebagai berikut:

1.Beras
2. Gabah
3. Jagung
4. Sagu
5. Kedelai
6. Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium
7. Daging
8. Telur

Baca Juga: Ada Kampung 1001 Malam di Surabaya, Isinya Para Pemulung dan Warga Miskin

9. Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan
Buah-buahan
10. Sayur-sayuran
11. Ubi-ubian
12 Bumbu-bumbuan
13. Gula Konsumsi

Baca Juga: Jadi Isteri Konglomerat, Nia Ramadhani Umbar Foto Seksi di Bali, Netizen: Masya Allah Bu Hajah

Menanggapi hal itu, anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengingatkan pemerintah dampak serius dari kebijakan itu.

Menurutnya, dampak serius terhadap pengenaan PPN bagi bahan pangan pokok atau sembako akan mengakibatkan naiknya persentase proporsi pengeluaran untuk pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga di Indonesia.

"Rencana ini patut disayangkan karena pengenaan PPN pada bahan pangan pokok akan menyasar seluruh lapisan masyarakat di Indonesia karena pangan merupakan kebutuhan dasar dan asasi bagi seluruh penduduk Indonesia," kata Johan dikutip dari Antara.

Baca Juga: Dikritik Data Bansos hingga Bantuan Bencana, Mensos Risma: Yang Penting Warga Nggak KelaparanBaca Juga: Permudah Pembayaran Pajak dan Tiket Wisata Non Tunai di Kediri, ini Langkah Perbankan

Saat ini, lanjutnya, angka kemiskinan telah meningkat 2,76 juta dibanding tahun sebelumnya. "Alih-alih menekan angka kemiskinan, rencana kebijakan ini malah berdampak serius memburuknya ketahanan pangan nasional," tandas Johan.***