Network
Setali tiga uang, Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto juga mengamini banyak pengaduan yang sama yang disampaikan kepadanya.
Menurut Adik Dwi Putranto, praktik korupsi sulit dihindari ketika pengusaha dihadapkan pada pilihan sulit.
Misalnya, kata sang Ketua Kadin Jatim, yaitu dalam pengurusan SLF (Sertifikat Laik Fungsi), perubahan status LSD (Lahan Sawah Dilindungi) dan aturan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung.
“Di e-catalogue pun menurut pengusaha masih belum fair, ada permainan di situ. Makanya pertemuan ini sangat bagus karena pas untuk pencegahan korupsi di APBD maupun APBN, seperti pungutan liar,” ungkap Adik.
Keluhan-keluhan dari para pengusaha itu lantas ditampung oleh Spesialis Antikorupsi Badan Usaha Muda Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Ristian Pangarso.
Arso - sapaan akrabnya - mengungkapkan, untuk melaksanakan program pencegahan korupsi di dunia usaha, diperlukan kerjasama.
Dengan kata lain, ada kontribusi bersama untuk mencegah korupsi secara bersama-sama untuk menciptakan dunia usaha yang bersih.
“Sebisa mungkin, penyuapan diminimalkan oleh pelaku ekonomi. Karena itu, kami, Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK melakukan dialog pemetaan titik rawan korupsi dengan pelaku usaha," sebut Arso. ***
