ZONA SURABAYA RAYA - Pemkab Pobolinggo melakukan koordinasi dengan KPK untuk
monitoring dan evaluasi MCP dan tematik, Kamis 10 November 2022.
Koordinasi Pemkab Probolinggo dan KPK ini dilakukan di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo.
Koordinasi dengan KPK itu dipimpin langsung oleh Wabup Probolinggo Timbul Prihanjoko dan Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah III KPK RI Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama bersama Tim Monitoring dan Evaluasi MCP dan Tematik dari KPK RI.
Baca Juga: Dua Rumah Jadi Gudang Motor Curian, Penadah Turut Diamankan
Koordinasi korupsi tahun 2022 ini diikuti oleh Sekda Kabupaten Probolinggo, Soeparwiyono, para Staf Ahli dan Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Probolinggo.
Timbul Prihanjoko mengatakan dalam tata kelola pemerintahan saat ini, sistem akuntabilitas dan transparansi serta integritas merupakan syarat mutlak dalam terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
“Salah satu pilar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah penanaman nilai anti korupsi di pemerintahan. Untuk itu, sistem deteksi dini atas hal-hal yang mungkin merupakan tindak pidana korupsi perlu terus disosialisasikan dan dilakukan pemantauan secara berkala,” katanya.
Menurut Timbul, Pemkab Probolinggo terus berupaya menggalakkan kedisiplinan demi komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Baca Juga: Peringati Hari Pahlawan, Guru dan Murid Di SD hingga MTS Kota Surabaya Sidoarjo Gunakan Kostum Unik
Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh Pemkab Probolinggo, termasuk dalam hal peningkatan pendapatan daerah, perencanaan pengadaan barang dan jasa juga telah dilakukan berbagai inovasi agar jauh dari potensi tindak korupsi.
“Melalui kegiatan ini saya berharap kita semua mendapatkan informasi dari Tim KPK-RI terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi. Saya harap Tim KPK dapat memberikan saran dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo,” terangnya.
Selain itu Timbul meminta pada semua OPD untuk menindak lanjuti pemenuhan indikator.
“Kepada semua OPD, saya minta segera melakukan tindak lanjut pemenuhan indikator MCP tahun 2022 dan melaksanakan rekomendasi yang diberikan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” lanjutnya.
Sementara Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah III KPK RI Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menambahkan bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pahlawan, aparat pemerintahan di Kabupaten Probolinggo dapat menjadi pahlawan pemberantasan korupsi.
“Kalau dulu pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Karena kondisi saat itu berjuang melawan Penentang. Kalau sekarang menjadi pahlawan agar bisa melawan hati nurani sendiri dan melawan potensi diselewengkan. Jadilah seorang pahlawan yang melakukan perbuatannya dan ucapannya,” tulisnya.
Bahtiar meminta para kepala desa berhati-hati dalam mengelola anggarannya. Kelebihan di era saat ini ada dukungan anggaran yang sangat besar dan diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran tersebut.
“Ayo para kepala desa berharap untuk menjadi pahlawan dan jangan sampai ada korupsi,” jelasnya.
Kepada para Kepala OPD Bahtiar meminta agar MCP di Kabupaten Probolinggo naik untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tidak ada yang sempurna, namun dibalik ketidaksempurnaan itu harus selalu berikhtiar yang baik.
”Mari terus berupaya bersama-sama bagaimana ketidaksempurnaan tersebut akan menuju kepada yang sempurna di tata kelola pemerintahan,” pungkasnya. ***