Network
ZONA SURABAYA RAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah mengusulkan sekitar 1.100 personel dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Usulan ini menunjukkan komitmen untuk memberikan peluang lebih besar kepada petugas lapangan yang berdedikasi.
Dengan formasi ini, para petugas Satpol PP dan DPKP yang telah tercatat dalam database memiliki peluang untuk meniti karier sebagai PPPK.
Baca Juga: ASN, PPPK dan TNI Polri Bertabur Rejeki, Pencairan Tinggal Tunggu Info Dalam Waktu Dekat Ini
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memberikan latar belakang pengusulan tersebut. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengumumkan bahwa seleksi PPPK akan difokuskan pada Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Tenaga Pendidik.
Namun, Wali Kota Eri memaparkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bahwa anggota Satpol PP dan DPKP yang bertugas di lapangan memiliki jumlah ASN yang terbatas.
Oleh karena itu, ia mendorong agar mereka mendapatkan prioritas yang setara dengan Nakes dan guru untuk menjadi PPPK.
"Setelah pertemuan antara Mendagri dan Menpan, terdapat tambahan nomenklatur untuk trantibum. Sehingga, teman-teman Satpol PP, Linmas, dan DPKP atau damkar dapat dimasukkan di sana. Usulan kami, yang telah disetujui Menpan, memungkinkan teman-teman yang sudah tercatat dalam database untuk menjadi PPPK, sekitar 1.100 orang," ungkap Wali Kota Eri.
Menurutnya, mengandalkan ASN di lapangan saja tidaklah memadai dalam menjaga keamanan Surabaya.
Oleh karena itu, peluang ini diberikan kepada petugas Satpol PP dan DPKP yang sudah terdaftar dalam database untuk mengikuti seleksi menjadi PPPK.
Wali Kota Eri juga memberikan semangat kepada mereka, mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang patut dimanfaatkan.
Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M. Fikser, bersyukur atas perhatian Wali Kota terhadap nasib anggota Satpol PP dan DPKP.
Baca Juga: KABAR GEMBIRA! 75 Ribu Satpol PP Non-ASN Berpeluang Diangkat jadi PNS melalui CPNS dan PPPK!
Menurutnya, ini adalah penghargaan luar biasa dan peluang istimewa bagi anggota Satpol PP dan DPKP.
"Ini sesuatu yang sangat luar biasa, sebuah penghargaan yang sangat luar biasa bagi saya dan Bu Rini, terutama juga untuk anggota Satpol PP dan DPKP," kata Fikser.
Fikser memastikan bahwa koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya telah dilakukan untuk pengusulan PPPK.
Proses seleksi akan melibatkan tes, dengan kuota yang diprioritaskan untuk Satpol PP dan Damkar. Hal ini menunjukkan adanya fokus khusus dalam pengembangan tenaga pegawai di bidang tersebut.
"Saat ini, anggota Satpol PP termasuk yang ada di kecamatan jumlahnya sebanyak 1.250 orang non ASN. Kalau ASN nya hanya sekitar 50 orang. Jadi, kondisi ASN-nya di Satpol itu memang sedikit," tambah Fikser.
Kepala DPKP, Laksita Rini Sevriani, juga menyampaikan rasa syukur karena anggotanya mendapatkan kesempatan menjadi PPPK. Dengan total anggota DPKP mencapai 767 orang dan tenaga non ASN sekitar 650-an, peluang ini dianggap sebagai berkah.
"Ini kesempatan bagi teman-teman untuk menjadi PPPK," pungkas Sevriani.
Baca Juga: PPPK dan PNS 2024 Bertabur Rejeki, Gaji Naik dan Ini Besarannya Terbaru
Pengusulan 1.100 personel Satpol PP dan DPKP oleh Pemkot Surabaya untuk menjadi PPPK menciptakan peluang baru bagi petugas lapangan.
Wali Kota Eri Cahyadi berhasil memperjuangkan prioritas ini, menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan anggota Satpol PP dan DPKP.
Dengan kuota tes yang diprioritaskan untuk bidang tersebut, diharapkan para petugas dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan semangat dan dedikasi. ***
