Network
ZONA SURABAYA RAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya baru-baru ini menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, melakukan penandatanganan pada 10 November 2023, mengikuti surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No 900.1.9.1/ 16888/Keuda tertanggal 2 November 2023.
Menurut Maria Theresia Ekawati Rahayu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, penandatanganan NPHD harus dilakukan sebelum 10 November 2023, sesuai surat Kemendagri.
Baca Juga: Sudah Disepakati, Anggaran Pilkada 2024 Kabupaten Tulungagung Senilai 67,5 Miliar Rupiah
Namun, penggunaan dana hibah senilai Rp114,551 miliar ini hanya dapat dimulai setelah tahapan Pilkada 2024 ditetapkan.
"Nilai total dana hibah ini akan dicairkan dalam dua tahap, dengan tahap pertama sebesar Rp51,382 miliar dan tahap kedua Rp63,169 miliar," jelas Yayuk, panggilan akrab Maria Theresia Ekawati Rahayu, Selasa, 21 November 2023.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya juga menerima dana hibah sebesar Rp32,642 miliar untuk Pilkada 2024. Dana ini juga akan dicairkan dalam dua tahap, dengan Rp11,101 miliar pada tahap pertama dan Rp21,532 miliar pada tahap kedua.
Tidak hanya itu, Yayuk menjelaskan bahwa pembiayaan untuk Pilkada 2024 melibatkan sharing anggaran antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan Pemkot Surabaya. Hal ini dikarenakan pelaksanaan Pilkada 2024 bersamaan dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub).
"Pendanaan bersama Pemprov dilakukan karena Pilkada 2024 serentak, termasuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan wakil wali kota," ujar Yayuk.
