Network
"Karena pemimpin harus berani menghadapi masyarakatnya, kalau dia takut, maka jangan jadi pejabat. Karena kalau ada warga mengeluh, terus ke siapa," sambungnya.
Baca Juga: Wali Kota Eri Cahyadi Lantik Istrinya Jadi Ketua Umum GOW, Pesannya Sangat Serius
5. Pejabat Pemkot Harus Solutif
Baginya, pondasi yang kuat untuk birokrasi itu yang akan bisa mensejahterakan umat. Maka dari itu, ia menegaskan, seluruh pejabat struktural sampai wali kota, harus solutif dan berani bertanggung jawab pada setiap apa yang dikerjakan.
"Dan perubahan-perubahan itu harus dilakukan dulu dari dalam (internal) reformasi birokrasi," terangnya.
6. Anggaran Harus Berdampak Atasi Kemiskinan
Selain menjadi pejabat yang solutif, Wali Kota Eri menyebut, anggaran setiap Perangkat Daerah (PD), mulai dinas, kecamatan hingga kelurahan juga harus berdampak pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Setiap periodik, ia pun meminta seluruh PD menyampaikan paparan berapa jumlah warga miskin yang sudah berhasil dientaskan lewat anggaran yang digunakan.
"Jadi saya minta paparan berapa ribu orang miskin, pengangguran, yang sudah dibebaskan dengan anggaran itu. Maka dengan anggaran itu bisa kelihatan di tahun 2022, berapa pengangguran yang lepas, miskin ekstrem yang sudah lepas," katanya.
