Network
Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya mengatakan bahwa negara harus hadir untuk membantu proses penyelesaiam gagal bayar para pemegang polis. Serta menekankan kepada OJK untuk tidak lepas tangan namun juga harus hadir memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap pemegang polis.
“DPRD Kota Surabaya akan menampung semua aspirasi para korban WanaArtha Life dan berjanji akan meneruskan kepada pihak yang terkait,” tegasnya.
Mendengar hal tersebut, perwakilan OJK Regional 4 Jawa Timur mengaku setuju. OJK akan turut mengawal jalannya proses likuidasi serta akan memperjuangkan kepentingan pemegang polis sampai dengan melacak aset pengurus perseroan.
Tara Nuswantari, Sekjen AMKW berharap melalui Rapat Dengar Pendapat bersama DPRD Kota Surabaya ini negara bisa bersungguh sungguh memberikan perlindungan bagi rakyat terutama dalam ber-asuransi.
Aliansi Masyarakat Korban Asuransi WanaArtha Life juga menyampaikan beberapa poin yang diharapkan oleh komisi B untuk diteruskan serta diperjuangkan melalui pemerintah pusat diantaranya, Pertama, pengembalian aset yang dirampas negara sebesar 2,4 T kepada pemegang polis dan melaksanakan dengan segera eksekusi atas aset yang tidak turut terampas senilai hampir 330 Milyar guna memenuhi kewajiban kepada pemegang polis.
Kedia, Pemerintah serius mengusut tuntas dugaan penggelapan serta pemalsuan data melalui pihak yang berwenang dan PPATK guna tidak hanya menelusuri tetapi mengambil alih kembali untuk kepentingan pemegang polis. Ketiga, meminta pemerintah dengan segera menerapkan UU P2SK yang telah disahkan untuk memberikan bail out bagi pemegang polis yang terdampak serta OJK yang memiliki fungsi penyidik bersikap tegas,transparan dan independen untuk menyelesaikan permasalahan di Wanaartha. Dan keempat meminta Pemegang saham pengendali untuk hadir dan bertanggung jawab atas permasalahan yang menimpa Wanaartha Life.***
