Network
ZONA SURABAYA RAYA – Pemegang Polis WanaArtha Life yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Korban Asuransi WanaArtha Life (AMKW) mendatangi kantor DPRD Kota Surabaya untuk mengadu dan meminta dukungan penyelesaian masalah gagal bayar.
Para korban Asuransi WanaArtha Life diterima langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Luthfiyah, S.Psi pada Rabu, 21 Desember 2022 untuk gelar Rapat Dengar Pendapat.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPRD Kota Surabaya tampak turut hadir Ketua Umum AMKW, Hendro Yuwono didampingi Sekjen Aliansi Tara Nuswantari dan Sekjend LIRA, Presdir Wanaartha Adi Yulistanto dan perwakilan OJK Regional 4 Jawa Timur.
Ketua Umum AMKW Hendro Yuwono dalam kesempatan tersebut menyampaikan kronologis gagal bayar asuransi Wanaartha Life karena adanya pemblokiran SID Wanaartha Life terkait kasus Jiwasraya yang berujung pada penyitaan aset perusahaan senilai 2.4 T dan dugaan pemalsuan data serta penggelapan dana nasabah.
Baca Juga: Kasus Penipuan Berkedok Investasi di IPB, OJK Berikan Edukasi dan Perlindungan Konsumen
“Oleh karena itu, melalui DPRD Kota Surabaya kami para korban Asuransi WanaArtha Life memohon kehadiran Negara membantu warga Surabaya dalam penyelesaian kasus gagal bayar ini,” kata Hendro usai gelar Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kota Surabaya, Rabu, 21 Desember 2022.
Menurut Hendro, terkait perampasan Asset oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak ada kaitannya dengan hak para korban di WanaArtha Life. Sehingga, tidak ada alasan untuk para korban tidak mendapatkan haknya kembali.
“Kami juga berharap pemerintah melalui PPATK beserta pihak penyidik segera mengusut tuntas dugaan kejahatan keuangan di dalam perusahaan WanaArtha Life. Karena, korban asuransi sudah menunggu sangat lama,” terangnya.
Baca Juga: Pemuda Kota Probolinggo ini Dapat Cuan Jutaan Rupiah dari Luar Negeri, Kok Bisa?
Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya mengatakan bahwa negara harus hadir untuk membantu proses penyelesaiam gagal bayar para pemegang polis. Serta menekankan kepada OJK untuk tidak lepas tangan namun juga harus hadir memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap pemegang polis.
“DPRD Kota Surabaya akan menampung semua aspirasi para korban WanaArtha Life dan berjanji akan meneruskan kepada pihak yang terkait,” tegasnya.
Mendengar hal tersebut, perwakilan OJK Regional 4 Jawa Timur mengaku setuju. OJK akan turut mengawal jalannya proses likuidasi serta akan memperjuangkan kepentingan pemegang polis sampai dengan melacak aset pengurus perseroan.
Tara Nuswantari, Sekjen AMKW berharap melalui Rapat Dengar Pendapat bersama DPRD Kota Surabaya ini negara bisa bersungguh sungguh memberikan perlindungan bagi rakyat terutama dalam ber-asuransi.
Aliansi Masyarakat Korban Asuransi WanaArtha Life juga menyampaikan beberapa poin yang diharapkan oleh komisi B untuk diteruskan serta diperjuangkan melalui pemerintah pusat diantaranya, Pertama, pengembalian aset yang dirampas negara sebesar 2,4 T kepada pemegang polis dan melaksanakan dengan segera eksekusi atas aset yang tidak turut terampas senilai hampir 330 Milyar guna memenuhi kewajiban kepada pemegang polis.
Kedia, Pemerintah serius mengusut tuntas dugaan penggelapan serta pemalsuan data melalui pihak yang berwenang dan PPATK guna tidak hanya menelusuri tetapi mengambil alih kembali untuk kepentingan pemegang polis. Ketiga, meminta pemerintah dengan segera menerapkan UU P2SK yang telah disahkan untuk memberikan bail out bagi pemegang polis yang terdampak serta OJK yang memiliki fungsi penyidik bersikap tegas,transparan dan independen untuk menyelesaikan permasalahan di Wanaartha. Dan keempat meminta Pemegang saham pengendali untuk hadir dan bertanggung jawab atas permasalahan yang menimpa Wanaartha Life.***
