Network
ZONA SURABAYA RAYA- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mencatat sejarah dengan membawa Pemkot Surabaya meraih peringkat A Indeks Reformasi Birokrasi.
Capaian Pemkot Surabaya ini menjadi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sebelumnya, Pemkot hanya mendapat peringkat BB.
Namun di tangan Wali Kota Eri Cahyadi, prestasi Pemkot Surabaya dalam Indeks Reformasi Birokrasi meningkat.
Lantas, kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi yang seperti apa hingga Pemkot Surabaya mendapat prestasi tersebut?
Baca Juga: Bikin Gemetar! Wali Kota Eri Cahyadi Marahi Staf RSUD Dr Soewandhie Surabaya hingga Banting Berkas
Sebagai informasi, Indeks Reformasi Birokrasi ini merupakan skor pengukuran capaian reformasi birokrasi dengan sekitar 132 komponen.
Mulai dari manajemen perubahan di lingkungan organisasi, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga nilai persepsi korupsi yang melibatkan survei eksternal.
Eri Cahyadi menjelaskan reformasi birokrasi ini instrumen hulu untuk menyelesaikan berbagai problem masyarakat.
Baca Juga: Pasien Antri Obat di RS BDH Surabaya bikin Wali Kota Eri Cahyadi Emosi: Saya tidak Mau Tahu!
Di Surabaya, lanjut Eri, reformasi birokrasi dimaknai bukan sekadar persoalan administrasi belaka, tetapi harus membawa dampak pada kesejahteraan dan kepuasan masyarakat.
“Sesuai arahan Presiden Jokowi, setiap kerja birokrasi harus berdampak. Nggak boleh pemkot itu seolah sibuk sendiri tapi nggak ada dampaknya di masyarakat," kata Eri Cahyadi usai menerima hasil penilaian pada Penganugerahan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 2022 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Selasa, 6 Desember 2022.
"Maka sekarang di seluruh jajaran Pemkot Surabaya kita ukur semua programnya dengan target yang jelas. Stunting, kemiskinan, pengangguran, bahkan sampai SOP antrean rumah sakit kita bikin target jelas,” lanjut mantan Kepala Bappeko Surabaya ini.
Eri Cahyadi lantas mencontohkan sejumlah program kerja kerakyatan yang lahir dari reformasi birokrasi.
Di antaranya “Rumah Padat Karya” yang memanfaatkan aset “menganggur” Pemkot Surabaya untuk digunakan sebagai rumah usaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Usaha itu dalam bentuk kafe, barbershop, laundry, tempat cuci motor-mobil, lahan pertanian-perikanan perkotaan, destinasi wisatac, pusat produksi kue, dan sebagainya.
Program itu juga telah menyerap ribuan tenaga kerja dari kalangan MBR.
Baca Juga: APBD Surabaya 2023 Sebesar RP 11,2 Triliun Disahkan, Wali Kota Eri Cahyadi: Matur Nuwun DPRD
Eri menyebutkan, dengan reformasi birokrasi, yang kemudian melahirkan program inovasi seperti Rumah Padat Karya, Surabaya berhasil menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara signifikan sebanyak 2,06 persen dari 9,68 persen pada Agustus 2022 menjadi 7,62 persen per Agustus 2022.
"Persentase penduduk miskin juga berhasil kita turunkan menjadi 4,72 persen. Ini semua akan terus kita tangani melalui kerja birokrasi yang berdampak,” papar Wali Kota Eri Cahyadi.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkot Surabaya juga sukses menaikkan peringkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari peringkat BB (Baik) menjadi A (Sangat Baik).
Ini merupakan pertama kalinya Pemkot Surabaya meraih predikat A untuk SAKIP, yang dinilai dari sekitar 120 indikator yang menghitung akuntabilitas kinerja birokrasi secara rigid dan terukur.
Baca Juga: Lurah dan Camat se Surabaya Diminta Teken Kontrak Kinerja, Wali Kota Eri Cahyadi: Meleset, Dicopot!
“Untuk akuntabilitas kinerja, kita memang lakukan beberapa pembenahan secara terus menerus. Bagaimana pohon kinerja atau Cascading kita bikin rinci mendetailkan kinerja dan indikator kinerja. Siapa mengerjakan apa di birokrasi menjadi jelas. Jadi tidak tumpang tindih, tetapi kolaboratif agar dampak program di masyarakat lebih terasa,” pungkas Eri Cahyadi. ***
