Network
Selain itu, pembangunan IKN juga menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan bersumber dari utang.
Rencana Jokowi tersebut kemudian dikritik oleh mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.
Muhammad Said Didu menyebutkan jika rencana yang diiklankan Jokowi berkaitan dengan investasid i IKN merupakan sebatas pencitraan dan membela oligarki.
"Bapak presiden yth, dengan memberikan tax holiday 30 tahun, diskon pajak 350%, dan HGB 160 tahun maka pembanguna Ibu Kota Nagara yg Bapak rencanakan, bagaikan program merampok negara dan merampas warisan anak cucu demi pencitraan dan oligarki," kata Saidu Didu dikutip dari akun Twitter @msaid_didu.***
