Network
ZONA SURABAYA RAYA - Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri (Munas Kadin) VII yang akan digelar pada 30 Juni 2021 di Kendari, Sulawesi Tenggara, menuai kontroversi. Kalangan pengusaha anggota Kadin terbelah.
Satu pihak menghendaki pelaksanaan Munas ditunda, karena terjadi lonjakan kasus COVID-19. Jika tetap dilaksanakan, dikhawatirkan muncul klaster baru.
Namun panitian tetap ngotot Munas Kadin digelar sesuai jadwal. Alasannya, pelaksanaan Munas sudah mendapat izin dari Satgas COVID-19 Kendari dan Pemprov Sulawesi Tenggara (Sultra). Bahkan Presiden Jokowi diklaim siap hadir.
Menyikapi polemik itu, sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Forum Kadin Prihatin Covid-19 akan menempuh jalur hukum.
Baca Juga: Kasus COVID-19 Pecah Rekor Lagi, Anggota DPR: Tolong Pak Jokowi, Terapkan PSBB
"Upaya-upaya kami, dari Wakil Ketua Umum, Steering Committee, Organizing Committee, Kadin daerah (Kadinda) maupun asosiasi sudah menyampaikan keberatan Munas di Kendari. Upaya ini sudah disampaikan ke Ketua Umum tapi tidak digubris," kata Kepala Lembaga Mediasi Bisnis Kadin Indonesia John Pieter Nazar dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Minggu, 27 Juni 2021.
Karena itulah, lanjut Nazar, pihaknya akan menyampaikan laporan ke Mabes Polri pada Senin, 28 Juni 2021. Menurut dia, penyelenggaraan Munas Kadin melanggar ketentuan PSBB maupun UU Karantina Kesehatan karena menyebabkan kerumunan di tengah melonjaknya kasus Covid-19.
"Pelanggaran PSBB dan UU Karantina Kesehatan, sesuai instruksi telegram Kapolri kepada Kapolda, ancamannya hukuman pidana," papar Nazar.
