ZONA SURABAYA RAYA - Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyoroti ketidaksesuaian upaya penanggulangan kasus stunting di 378 wilayah di Indonesia dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
“Penyelesaian kasus stunting tidak sesuai target RPJMN pada 378 daerah, serta kualitas ruang kelas sekolah masih perlu ditingkatkan pada 241 daerah provinsi/kabupaten/kota,” ujar Ateh dalam sambutan Rapat Koordinasi Pengawasan Internal (Rakornas Wasin) 2023 di Jakarta,di kutip dari ANTARA, Rabu, 14 Juni 2023.
Dalam konteks infrastruktur, ia menyampaikan bahwa terdapat 58 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang belum memulai tahap konstruksi.
Keadaan ini berpotensi menyebabkan risiko keterlambatan penyelesaian proyek dan dampak yang tidak optimal dari pembangunan proyek tersebut.
Baca Juga: 5,8 Juta Penerima Bansos Salah Sasaran, Begini Alasan Mensos Tri Rismaharini
Selanjutnya, Muhammad Yusuf Ateh menyoroti kurangnya optimalitas dalam perencanaan dan penganggaran untuk daerah.
Hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa sekitar 43 persen program memiliki potensi ketidakoptimalan, terutama dalam mencapai sasaran pembangunan di daerah yang diuji.
Di samping itu, terdapat temuan potensi pemborosan dalam alokasi belanja daerah sebesar 21 persen dari nilai anggaran yang diperiksa.
Dalam konteks ini, disampaikan bahwa implementasi pengawasan internal dalam upaya pengawalan dan pendampingan belum sepenuhnya diterima secara positif oleh para pimpinan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D).
“Di lapangan, masih kerap terjadi penolakan atau penghalangan terhadap upaya pengawalan yang kami rancang untuk dilakukan sejak tahap awal program/ kegiatan,” ucap Ateh.
Dilansir dari ANTARA, pada Rakornas Wasin 2023 ini, BPKP memfokuskan pada tema "Mengawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi".
Acara tersebut dihadiri oleh 2.817 peserta yang terdiri dari para pemimpin Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D), Direksi dan Satuan Pengawas Intern Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pimpinan APIP K/L/D dan Pemeriksa Eksternal.
“BPKP bersama seluruh jajaran konsisten dalam melaksanakan pengawasan dalam berbagai program pembangunan prioritas demi memastikan integritas serta efektivitas keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional,” lanjut Ateh. ***