Network
"Kami menyampaikan surat pengaduan kepada presiden, agar Bapak Presiden mencopot Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dari jabatan sebagai Pengurus Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim," tandas Sholeh.
Menurut dia negara tidak melarang adanya pesta ultah, tetapi ketika acara itu dilakukan dalam situasi pandemi dan menghadirkan orang banyak, tentu bertentangan dengan anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan (prokes).
Apalagi dalam situasi saat ini, lanjutnya, banyak masyarakat yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan susah mencari pekerjaan. “Usaha pun ikut terkena imbas serta larangan mudik di mana-mana. Dugaan pelanggaran prokes di pesta ultah gubernur tentu tidak elok,” sebut pria yang juga menjadi politisi Partai Gerindra ini.
Baca Juga: Satu Keluarga Tewas di Danau Wisata, Polisi Dalami Unsur Kelalaian Pengelola
Ia menyebutkan Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 800/2794/SJ tentang Pelarangan Buka Puasa Bersama Bulan Ramadan dan Open House/Kegiatan Halal Bihalal pada hari raya Idulfitri 1442 Hijriah pada tahun 2021 tertanggal 4 Mei 2021.
Surat Edaran Mendagri tersebut ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota se Indonesia tentang pelarangan kegiatan buka puasa pada bulan Ramadan dan kegiatan Open House/Halal Bihalal pada hari Raya Idul Fitri 1442/tahun 2021.
"Jika open house saja dilarang apalagi sekedar acara pesta ulang tahun?," tutur Sholeh. "Pesta ultah ini pembangkangan terhadap larangan dari surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 800/2794/SJ tertanggal 4 Mei 2021," lanjut dia menjelaskan.
Agar kewibawaan pemerintah tidak jatuh di mata masyarakat, Sholeh berharap Presiden Jokowi agar mereka yang bertanggung jawab dalam penanganan virus corona di Jatim ini bisa diganti. "Hal ini sangat penting, sebab kasus ini telah melukai hati masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur," ungkapnya.
Sholeh menambahkan selain mengadukan ke Presiden Jokowi, ia juga telah melaporkan kasus ini ke Polda Jatim. Menurutnya pesta ulang tahun Khofifah telah melanggar Pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2018, tentang Kekarantinaan Kesehatan.
