Kanwil BPN Jatim Bikin Inovasi Pelayanan Langsung Masyarakat oleh KJBS, Ini Manfaatnya

29 Februari 2024, 19:34 WIB
Plt Kepala Kanwil BPN Jatim, Jonahar (kiri) mendampingi Dirjen survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta saat launching PLM oleh KJBS di Kantor BPN Surabaya 1, Kamis 29 Februari 2024. /Zona Surabaya Raya/PRMN

ZONA SURABAYA RAYA - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur membuat inovasi baru berupa Pelayanan Langsung Masyarakat (PLM) oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB).

Plt Kepala Kanwil BPN Jatim, Jonahar mengatakan Pelayanan Langsung Masyarakat yang baru dilaunhing ini melibatkan 36 KJSB tersebar di Kabupaten/Kota Jawa Timur.

"PLM ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan kualitas pemetaan dan mendorong Kantor Pertanahan (BPN) di Kabupaten/Kota untuk memperbaiki kualitas data spasial dalam rangka perwujudan Kota/Kabupaten lengkap, khususnya di Jawa Timur," papar Jonahar usai melaunching PLM di Kantor BPN Kota Surabaya 1, Kamis, 29 Februari 2024.

Selain launching PLM, Kanwil BPN Jatim juga menggelar Focus Group Discussion dengan tema “Strategi Percepatan Kota/Kabupaten Lengkap di Provinsi Jawa Timur dalam Mendukung Perwujudan 100 Kota Lengkap Indonesia.”

Baca Juga: AHY Targetkan Kepastian Hukum Pertanahan, Lawan Mafia Tanah dan Mendorong Kemajuan

Jonahar menegaskan PLM oleh KJBS merupakan langkah strategis. Sebab, dengan layanan ini memberikan manfaat bagi kemajuan kualitas pemetaan.

"Jujur yang paling menghambat itu masalah pengukuran. Ini (layanan PLM oleh KJBS, red) sebagai solusi di lini terdepan," tandas Jonahar yang juga menjabat Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi.

Layanan PLM oleh KJBS tak hanya bermanfaat untuk masyarakat. Tapi juga pemerintah daerah. Jonahar mencontohkan, ketika warga melakukan pecah sertifikat, maka data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga otomatis ikut pecah.

"Dengan PLM oleh KJBS bisa lebih cepat untuk mewujudkan kota lengkap di Jawa Timur, agar tidak ada kendala pada masyarakat," tegas Jonahar.

Baca Juga: Pertanyakan Sertifikat Rumah, Warga Geruduk Kantor Developer Griyo Taman Asri Sidoarjo

Madiun Jadi Pilot Project Kota Lengkap

Pada kesempatan itu, Jonahar menjelaskan BPN Jatim sudah Deklarasi Kota Lengkap sejak
tahun 2020. Kemudian pada Maret 2023, Kota Madiun ditetapkan sebagai pilot project Kota Lengkap pertama di Jatim.

Selanjutnya, lanjut Jonahar, kota/kabupaten lain di Jawa Timur menyatakan siap deklarasi kota lengkap. Baik secara spasial maupun tekstual. Diantaranya Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Surabaya 1, Kota Surabaya 2.

"Direncanakan akan deklarasi pada bulan Juni 2024 untuk kemudian diikuti Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Madiun pada tahun 2025 mendatang," terang Jonahar.

Ia menjelaskan pada era digital seperti sekarang, pemanfaatan terhadap output dari Kota/Kabupaten Lengkap diharapkan dapat membantu dalam perwujudan data elektronik. Terlebih lagi, hampir seluruh layanan masyarakat sudah berbasis elektronik.

"Pemanfaatan teknologi digital wajib dilakukan untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Kementerian ATR/BPN terus berinovasi. Tentunya perlu dukungan seluruh stakeholder yang salah satunya adalah mitra Kementerian, dalam hal ini adalah rekan-rekan dari KJSB," tutur Jonahar.

Baca Juga: Anti Ribet! Ini 5 Langkah Cara Mengurus Sertifikat Tanah di BPN dengan Mudah, Butuh Biaya Berapa?

PLM oleh KJBS Solusi Kendala Pengukuran 

Sementara itu, Dirjen survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta menambahkan kehadiran KJSB ini akan membawa perubahan signifikan terhadap layanan di BPN. Khususnya membantu mengatasi kendala pengukuran.

"Dengan kehadiran KJBS, kendala yang selama ini dihadapi BPN khususnya masalah pengukuran bisa teratasi dengan baik," jelas Virgo Eresta Jaya yang turut hadir dalam launching PLM oleh KJBS di Surabaya.

BPN, lanjutnya, punya keterbatasan jumlah petugas, sehingga KJSB diharapkan menjadi solusi agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami buat terobosan dengan tenaga profesional yang kami sebut surveyor license," ujarnya.

Tenaga pengukur itu, menurut Virgo, memiliki legalitas sama seperti juru ukur dari BPN.

"Masyarakat sudah tidak perlu khawatir, bisa minta ukur langsung dan hasilnya setara. Harapannya bisa tukang ukur lebih banyak dan masyarakat bisa dapat pelayanan lebih baik," pungkas mantan Kantor Pertanahan Surabaya 2 ini. ***

Editor: Ali Mahfud

Tags

Terkini

Terpopuler