Network
ZONA SURABAYA RAYA - Pembelian seragam sekolah di Surabaya melalui koperasi sekolah masih menjadi pembicaraan publik.
Polemik itu pun dipantau Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Menurutnya, tidak ada paksaan dari pihak sekolah terhadap wali murid membeli seragam melalui koperasi sekolah.
Selain itu, masih kata Eri Cahyadi, harga seragam sekolah di koperasi tidak boleh melebihi harga seragam di pasaran.
"Tidak ada paksaan membeli semuanya di koperasi," kata Wali Kota Eri Cahyadi dikutip dari Antara, Minggu, 30 Juli 2023.
Baca Juga: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Larang SD dan SMP Wajibkan Siswa Beli Seragam di Sekolah, Camkan!
Ia melanjutkan, koperasi sekolah hanya mempermudah. Sebab tidak semuanya bisa membeli seragam ke luar, lebih cepat dari koperasi.
Selain itu, itu, seragam yang dijual di koperasi sekolah kualitasnya harus baik.
ERI CAHYADI MINTA WALI MURID MELAPOR
Pada kesempatan itu, Eri Cahyadi mengimbau wali murid untuk melapor jika menemukan sekolah negeri di Kota Surabaya memaksa wali murid membeli seragam di koperasi.
Bahkan, Eri meminta untuk menyebutkan nama kepalanya.
"Kalau ada sampaikan ke saya, jangan hanya menyampaikan itu. Sebut SMP-nya di mana, kepala sekolahnya siapa," sambung Eri.
Menurutnya, Dinas Pendidikan Surabaya juga membuka 'hotline' untuk menyampaikan keluhan wali murid.
Eri menegaskan, tidak ada biaya seragam yang mahal di Kota Surabaya, dan tidak ada harga seragam di koperasi sekolah yang melebihi harga di pasaran.
Ia melanjutkan, tidak ada kewajiban bagi pelajar untuk mengganti seragam setiap setahun sekali. Siswa cukup mengganti bed pada setiap kenaikan kelas.
ERI CAHYADI WARNING WARGA MAMPU
Eri Cahyadi meyakinkan bagi warga miskin di Surabaya untuk tidak perlu khawatir tak bisa membeli seragam sekolah.
Baca Juga: 596 Koperasi Ikut Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkot Surabaya, Ini Maksud Wali Kota Eri Cahyadi
Sebab, Pemkot Surabaya memberikan bantuan seragam, sepatu, dan tas kepada warga tidak mampu.
Namun, Eri mengingatkan kepada warga Surabaya, jangan sampai ada yang berpura-pura menjadi keluarga miskin (gamis).
Sebab, hal itu justru merugikan warga yang benar-benar kurang mampu dan membutuhkan bantuan dari pemerintah.
"Saya minta kepada warga Surabaya, yang tidak miskin jangan pura-pura miskin," tandas mantan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ini.
Ia menegaskan sekolah jangan pernah memberikan harga yang tidak masuk akal.
"Kalau ada yang diperlakukan seperti itu oleh sekolah, tolong orang tua sampaikan secara langsung ke saya atau masuk hotline dispendik. Kalau benar itu terjadi, saya pastikan kepala sekolahnya akan saya copot," lanjut Eri menegaskan. ***
