Network
ZONA SURABAYA RAYA - Ratusan petani yang tergabung dalam Koalisi Petani Anti Korupsi Jawa Timur (Kapak Jatim) menggelar aksi di kantor gubernur Jawa Timur dan DPRD Jawa Timur, Kamis 27 Juli 2023.
Koordinator aksi, M. Trijanto mengatakan ada 8 tuntutan yang menjadi agenda aksi.
“Ada 8 tuntutan yang kami sampaikan,” kata Trijanto.
Delapan tuntutan itu, adalah mendesak pelaksanaan Perhutani sosial yang bebas KKN, mendesak program reformasi agraria bebas KKN, pengelolaan perkebunan bebas KKN, bongkar praktik mafia tanah, hutan dan perkebunan, bongkar dugaan korupsi APBD Provinsi Jatim tahun 2020 dam 2021 dalam dana hibah Rp 7,8 triliun. Bongkar dugaan jual beli HGU lahan tebu di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI, seret tangkap dan adili koruptor sekarang juga, wujudkan tata kelola Pemprov Jatim yang bersih, demokratis dan berwatak kerakyatan.
Trijanto dalam orasinya mengatakan bahwa para petani ingin Jawa Timur menjadi barometer nasional dalam hal pengelolaan pemerintahan khususnya terhadap kelompok petani.
Dikatakannya, bahwa Pemprov Jatim sering mendapatkan program kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK) dari Kementerian Lingkungan Hidup pusat.
"Totalnya mencapai 45,48 persen dari total keseluruhan yang digelontorkan di seluruh pulau Jawa. Jawa Timur termasuk provinsi paling banyak menerima program KHDPK. Dan Jawa Timur merupakan provinsi paling luas untuk KHDPK dibanding provinsi lain," terangnya.
Sayang, program KHDPK telah dikotori oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab.
