Network
"Oknum-oknum ini berupaya untuk menggagalkan program Perhutanan Sosial. Mereka ini selalu menjanjikan bisa mendapatkan SK bagi petani untuk mendapatkan program KHDPK. Namun, harus membayar sejumlah uang. Ini sangat meresahkan sekali," jelasnya.
Seharusnya program-program tersebut, lanjutnya, bisa dimaksimalkan penyerapan/perluasan dan pemerataan lapangan usaha bagi petani di daerah.
"Termasuk pula bisa membantu meningkatkan pendapatan bagi petani di daerah," jelasnya.
Sayangnya program yang bagus itu banyak terjadi penyimpangan di berbagai daerah.
Baca Juga: Stop Panic Buying, Disperindag Kota Blitar Pastikan Stok LPG 3 Kg Aman
Trijanto mencontohkan kasus dugaan tindak pidana korupsi diPT Perkebunan Nusantara XI (PTPN). Penyimpangan tersebut terkait pengadaan lahan hak guna usaha (HGU) perkebunan tebu.
"Kita berharap bahwa KPK konsisten membongkar kasus besar di Jawa Timur hingga ke akar-akarnya," ujarnya.
Ditambahkan Trijanto, sesuai informasi diperoleh dari 347 kelompok perhutanan sosial (KPS) tersebut, terbentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) atau sebesar 53 persen dari jumlah KUPS di pulau Jawa.
"Dan yang terpenting adalah Provinsi Jawa Timur berada posisi terpenting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan hutan se Jawa maupun nasional," tuturnya.
Dalam aksi Kapak Jatim, pendemo sempat ditemui salah satu perwakilan DPRD Jatim dalam hal ini dari Sekretaris DPRD Jatim, yakni Tommy.
