ZONA SURABAYA RAYA - Anggota DPRD Kota Surabaya Baktiono mengaku kecewa pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terkait penanganan penyekatan dan screening di kaki Jembatan Suramadu.
Baktiono meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk langsung bergerak merespon hal itu dengan menerjunkan personilnya untuk membantu Pemerintah Kota Surabaya.
Hal ini disampaikan Baktiono usai melakukan sidak bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surabaya lainnya.
Baca Juga: Video Viral Kerumunan Swab Test Antigen di Suramadu, Begini Kata Satgas Covid-19 Surabaya
Apalagi saat ini, menurut Baktiono, Kota Surabaya kembali mengalami pertumbuhan kasus positif Covid - 19, seperti sejumlah Anggota DPRD Kota Surabaya juga ada yang terpapar.
"Kota Surabaya mulai tumbuh lagi virus Covid ini, apalagi banyak juga warga dari Madura yang masuk ke Kota Surabaya. Seharusnya dari pihak Bangkalan atau perbatasan Madura - Surabaya sudah menyiapkan, jadi warganya bisa datang ke Surabaya tinggal membawa bukti bebas Covid - 19," kata Baktiono yang juga Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Minggu 13 Juni 2021.
Dia juga memaklumi, jika tidak bisa sepenuhnya memerintahkan Kabupaten Bangkalan. Sebab, memiliki otonomi daerah yang berbeda dan memiliki kewenangan yang berbeda.
"Nah ini Gubernur Jawa Timur tidak hadir disitu. Harus segera bertindak. Harusnya Pemerintah Provinsi disana, dibuka lah rumah sakit darurat, di intervensi," keluhnya.
Baca Juga: Sejumlah Anggota Dewan Terpapar COVID-19, Wakil Ketua DPRD Surabaya: Tidak Ada Lockdown
Hal ini dikarenakan, selama hampir satu minggu, jumlah warga dari Madura yang datang di Kota Surabaya mencapai ribuan dan Pemkot Surabaya lah yang melakukan intervensi dengan melakukan swab antigen.
"Lalu semua tenaga kesehatannya itu saya kira dari Pemerintah Provinsi, ternyata tenaga kesehatan dari semua puskesmas di Kota Surabaya, lalu Provinsi mana?," ujarnya.
"Surabaya ini sudah luar biasa membantu kota dan kabupaten lain, juga untuk mengamankan warga kota sendiri. Melakukan swab antigen dengan kerjasama anatar kepolisian dan TNI," sambungnya.
Dari hasil sidaknya dilapangan itu, Baktiono mengungkapkan jika semua pelaksanaan ditanggung oleh Pemkot Surabaya, baik dari alat swab, para swaber, akomodasi, personil, hingga konsumsi.
"Semua biaya ditanggung Pemkot Surabaya dan Pemerintah Provinsi tidak ada. Harusnya Pemprov Jatim juga ada disitu dan memberikan ketegasan pada Bangkalan. Jika ada positif harsunya dibantu disana," ungkapnya.
Disisi lain, Baktiono meminta DPRD Jawa Timur untuk melakukan interplasi pada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa soal lonjakan dan penanganan Covid - 19 di wilayah perbatasan Madura dan Kota Surabaya.
"Gubernur ini harus di interplasi, maka saya DPRD Kota Surabaya mengusulkan pada DPRD Provinsi Jawa Timur untuk melakukan interplasi pada Gubernur Jawa Timur," pungkas Baktiono.*