ZONA SURABAYA RAYA - Wakil DPRD Kota Surabaya AH Thony menemui para sejarawan yang bermaksud melakukan gugatan akademis atas tanggal Hari Jadi Kota Surabaya yang jatuh pada 31 Mei 1923.
Sosok dari fraksi Gerindra itu menemui sejarawan di Lodji Besar, Jalan Peneleh No. 46, Rabu, 2 Juni 2021.
Ada beberapa hal yang dibahas Thony, sapaan akrabnya dengan sejarawan. Pertama, dia mengaku cukup terusik dengan masukan para sejarawan. Sebab, sebelumnya Surabaya disebut berusia 728 tahun.
Baca Juga: Biadab! Seorang Bapak di Tuban Ini Setubuhi Putri Kandungnya hampir Setiap Hari
"Artinya, kalau ada penetapan tanggal dan usia, penetapan itu didasarkan pada tanggal atau tahun yang sudah pas. Tapi dengan acara gugatan. Ini, saya tertarik melihat hasil tersebut," jelas Thony.
Sebelumnya, sejarawan yang berkumpul dalam Forum Begandring Soerabaia, mengadakan diskusi bertajuk 'Menggugat Hari Jadi Kota Surabaya'.
Acara tersebut tidak hanya dihadiri oleh para sejarawan, arkeolog dan wartawan senior, namun juga Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji. Diskusi tersebut diadakan pada Senin, 31 Mei 2021.
46 tahun yang lalu, pada tahun 1975, ketika Surabaya dipimpin oleh Wali Kota Soeparno, ditetapkan bahwa HJKS jatuh pada 31 Mei 1293. Namun, pencarian tanggal HJKS sudah dilakukan oleh Wali Kota Soekotjo sejak 1973.
Baca Juga: Melanggar Aturan Lalu Lintas, Siap-siap Tertangkap Mobil INCAR Polda Jatim, Begini Kecanggihannya
Nah, menurut sejarawan, HJKS sendiri jatuh pada tanggal 1 April 1906. Sebab, pada tanggal tersebut, Surabaya baru ditetapkan sebagai kota. Dibandingkan penetalan pada 31 Mei 1293, bukti autentik bahwa HJKS jatuh pada 1 April 1906 cukup banyak.
Sebab, pada 1 April 1906, ada desentralisasi dari Batavia ke beberapa tempat untuk punya otonomi daerah. Beberapa wilayah di antaranya ada Sukabumi, Malang, Denpasar, dan Bandung.
Mengenakan baju serba hitam, Thony menemui Kuncarsono, Nanang Purnomo dan Khatib Ismail dari Komunitas Begandring Soerabaia.
"Gugatan itu menimbulkan kegamangan. Artinya hari jadi Surabaya yang selama ini diaykini pada 31 Mei 1923, ternyata ada versi 1 April 1906. Jangan sampai ada kesalahan yang diyakini benar," ujarnya.
Thony berharap penetapan 31 Mei 1923 bukan merupakan produk politik. Dalam forum pada Senin, 31 Mei 2021 lalu, Ia mengapresiasi perbandingan periodik yang disajikan sejarawan.
Baca Juga: Bersaing dengan Jenderal Andika, Laksamana Yudo Margono Dijagokan Jadi Panglima TNI
"Seolah di 1 tahun ada 3 momen besar, yaitu HJKS, HUT Indonesia, dan Hari Pahlawan. Kalau dilakukan secara periodik, Surabaya nggak kehabisan acara. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai tanggal salah dan kita merayakan kesalahan," terangnya.
Dalam khazanah akademik, Thony mengaku memahami bahwa pengetahuan yang disampaikan jadi kebenaran bisa digugurkan bila ada temuan baru yang lebih dipertanggungjawabkan.
"Itu etika akademik. Kalau ini diterapkan pada HJKS, bisa saja. Asal didukung bukti dan artefak. Jangan sampai menetapkan sesutau yang salah. Nanti kita bisa jadi bahan tertawaan," jelasnya.
Dia mengaku akan mendampingi sejarawan untuk menindaklanjuti hal tersebut. Berangkat dari diskusi pada forum Senin lalu, Ia melihat kaidah akademik belum bisa dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Aksi Joget TikTok Kakak Beradik Penderita Treacher Collins Syndrome Ini bakal bikin Hatimu Meleleh
"Pemkot Surabaya perlu melibatkan banyak pihak. Seperti budayawan, arkeolog, sejarawan, maupun penulis buku. Intinya dipertanggungjawabkan. Kadar ilmiahnya mendekati kebenaran atau tepat dan benar. Supaya rasional," ucapnya.
Semangat Komunitas Begandring Soerabaia, lanjutnya, diupayakan akan ditindaklanjuti denagn membuat surat ke wali kota, lalu dikirimkan ke DPRD Surabaya.
"Kemudian bisa buat panitia khusus (pansus). Kalau perlu, diberi pembiayaan. Soalnya ada beberapa literatur. Misalnya di Leiden (Belanda). Supaya nggak terjebak dalam kekeliruan panjang," tandas AH Thony. ***