Network
/photo/2023/11/21/2944616789.jpg)
ZONA SURABAYA RAYA – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengajak calon presiden Ganjar Pranowo untuk bertanya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud Md, mengenai masalah penegakan hukum selama pemerintahan Presiden Jokowi.
"Tentu harus ditanyakan pada Menkopolhukam karena saya menangani ekonomi, dan Pak Menko (Mahfud Md., red.) menangani politik dan hukum," ujar Airlangga menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, pada hari Selasa, 21 November 2023, dikutip dari ANTARA.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyampaikan pandangan serupa. Ia menekankan sifat kolektif dan kolegial pemerintahan, namun menekankan bahwa setiap menteri memiliki tanggung jawab masing-masing.
"Siapa yang bertanggung jawab atas masalah hukum ini? Menkopolhukam. Jika ini contohnya, tanyakan kepada Pak Mahfud, Menkopolhukam," kata Doli setelah konferensi pers tersebut.
Doli berpendapat bahwa jika Mahfud Md. memiliki prestasi sebagai menteri yang mengawasi bidang politik dan hukum, maka tidak mungkin dia dianggap sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk Ganjar Pranowo.
"Sebab Pak Mahfud diakui memiliki prestasi, oleh karena itu dia diundang menjadi cawapres. Begitulah, kan? Jika tidak memiliki prestasi, mustahil diangkat sebagai cawapres. Nah, sekarang mengapa setelah diundang, kok malah dianggap tidak memiliki prestasi?" ungkap Doli.
Ia menyarankan agar pasangan calon, partai politik, dan koalisi lebih memprioritaskan visi, misi, dan program mereka, sehingga publik dapat menilai sosok calon pemimpin yang pantas memimpin Indonesia ke depan.
"Seharusnya semua koalisi, partai politik, capres, dan cawapres lebih mengedepankan sekarang apa visi, misi, program yang disampaikan, debat habisnya di situ," tambah Doli.
