Network
ZONA SURABAYA RAYA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, berpendapat bahwa Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, seharusnya mengajukan pertanyaan kepada pasangannya, Mahfud MD, mengenai kinerja penegakan hukum selama pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggapnya kurang memuaskan.
Setelah mengetahui bahwa Ganjar memberikan skor 5 dari 10, TKN Prabowo-Gibran menyarankan agar cawapres PDI Perjuangan tersebut menyampaikan penilaiannya langsung kepada Mahfud MD, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam).
Nusron Wahid menekankan, "Menko Polhukam memiliki tanggung jawab paling besar dalam penegakan hukum, yaitu Pak Mahfud MD." Ia menilai bahwa Ganjar sebaiknya mengajukan pertanyaan tersebut kepada Mahfud MD sebagai kepala yang bertanggung jawab dalam hal tersebut.
Meskipun Presiden Jokowi memegang kendali sebagai kepala pemerintahan, Nusron menyatakan bahwa Mahfud lebih bertanggung jawab dalam konteks ini. Terkait hal ini, Nusron menegaskan, "Ya, tanyakan kepada Pak Mahfud."
Nusron juga menekankan bahwa TKN Prabowo-Gibran tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian serupa dengan yang diberikan oleh Ganjar. Ia menyatakan, "TKN bukan lembaga penilaian. Mengapa kamu menanyakan skor? TKN dibentuk untuk memenangkan Prabowo dan Mas Gibran, bukan sebagai lembaga penilaian."
Sebelumnya, Ganjar Pranowo telah menilai penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan selama kepemimpinan Presiden Jokowi, memberikan skor 5 terkait hal tersebut. Pernyataannya ini mencuat dalam acara Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar pada 18 November 2023.
Baca Juga: Jusuf Kalla Tolak Lamaran TPN Ganjar-Mahfud, Singgung Penggunaan Kekuasaan Presiden saat Pemilu
Ganjar menyebutkan bahwa intervensi dan rekayasa oleh pemangku kebijakan menjadi faktor penurunan tersebut. Mahfud MD kemudian memberikan klarifikasi bahwa skor 5 yang diberikan oleh Ganjar terkait pelanggaran etik Anwar Usman setelah putusan Majelis Mahkamah Konstitusi.***
